Penanganan Diversi Anak Sebagai Tersangka Dalam Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Polres Sibolga)

Abstract

Penerapan diversi terhadap anak yang pelaku tindak pidana harus dikedepankan karena pada dasarnya tindakan anak tidaklah sepenuhnya dilakukan dengan penuh kesadaran, karena dianya belum dewasa untuk bertindak, dalam arti belum mampu memahami dengan baik akibat hukum dari segala tindakan yang dilakukan terhadap orang lain. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana aturan hukum dalam penerapan diversi terhadap anak. 2) Bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kenderaan bermotor oleh anak. 3) Bagaimana kebijakan diversi terhadap tersangka anak dalam tindak pidana pencurian kenderaan bermotor pada Kepolisian Resor Sibolga. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aturan hukum dalam penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang diatur pada Undang-undang No .11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu pada pasal 6 – pasal 15 dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu pasal 1 angka (2). Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kenderaan bermotor oleh anak terdiri dari faktor intern yaitu faktor ekonomi dimana anak berasal dari keluarga golongan ekonomi lemah, kurangnya pengawasan orang tua karena sibuk dalam pekerjaan, kurangnya kesadaran hukum oleh anak karena masih kurang matang dalam berpikir, kebutuhan narkotika karena sudah salah dalam pergaulan teman, faktor ekstern faktor adanya kesempatan melakukan pencurian, adanya pengaruh lingkungan dimana anak terhubung dengan kelompok kriminal ataupun geng motor, adanya pengaruh orang dewasa yang berupaya memanfaatkan anak-anak untuk melakukan pencurian kenderaan bermotor, dan banyaknya penadah kenderaan bermotor hasil curian. Kebijakan diversi terhadap tersangka anak dalam tindak pidana pencurian kenderaan bermotor pada Kepolisian Resor Sibolga dilakukan dengan cara kebijakan formal yaitu penerapan diversi tetap memperhatikan ketentuan yang ditetapkan dalam UU SPPA, termasuk juga persyaratan diversi serta mempertimbangkan kepentingan korban. Disamping itu, kepolisian juga mengawasi pelaksanaan kesepakatan diversi hingga benar-benar terlaksana dimana korban menerima ganti rugi sebesar yang telah disepakati. Kebijakan non formal yang dilakukan kepolisian adalah pihak kepolisian meminta korban dan tersangka untuk berdamai tanpa melibatkan penegak hukum terlibat dalam penyelesaian masalah yang ada, yaitu dengan memanggil tokoh masyarakat, tetangga dan pihak lain yang dianggap relevan dengan penyelesaian perkara dengan cara musyawarah. The application of diversion to children who are perpetrators of criminal acts must be put forward because basically the actions of children are not fully carried out with full awareness, because they are not yet mature to act, in the sense that they have not been able to understand well the legal consequences of all actions taken against others. Based on this, the formulation of the problem in this study: 1) How is the rule of law in the application of diversion to children. 2) What are the factors causing the criminal act of theft of motorized vehicles by children. 3) How is the diversion policy towards child suspects in the crime of motor vehicle theft at the Sibolga Resort Police. The research method used is descriptive method, while the data analysis technique uses descriptive qualitative. The results of the study indicate that the rule of law in the application of diversion to children who commit criminal acts is regulated in Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, namely in articles 6 – 15 and Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection, namely article 1 number (2). Factors causing the criminal act of theft of motorized vehicles by children consist of internal factors, namely economic factors where children come from families of weak economic groups, lack of parental supervision because they are busy at work, lack of legal awareness by children because they are still immature in thinking, narcotics needs because it is wrong in the association of friends, external factors are the opportunity to commit theft, the influence of the environment where children are connected to criminal groups or motorcycle gangs, the influence of adults who try to take advantage of children to commit theft of motorized vehicles, and the number of collectors of stolen motorized vehicles. . The diversion policy against child suspects in the crime of motor vehicle theft at the Sibolga Resort Police is carried out by means of a formal policy, namely the application of diversion while taking into account the provisions stipulated in the SPPA Law, including diversion requirements and taking into account the interests of the victim. In addition, the police also supervise the implementation of the diversion agreement until it is actually implemented where the victim receives compensation in the amount that has been agreed upon. The non-formal policy carried out by the police is that the police ask victims and suspects to make peace without involving law enforcement to be involved in solving existing problems, namely by summoning community leaders, neighbors and other parties deemed relevant to resolving cases by way of deliberation.