Kebijakan Hukum Dalam Upaya Penanggulanan TIndak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Sat Lantas Polres Humbang Hasundutan)

Abstract

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan, kekurangan hati-hatian, dan kelalaian yang dialami pengemudi. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi, pejalan kaki, kendaraan, sarana dan prasarana, petugas / penegak hukum dalam lalu lintas jalan. Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Aturan Hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban, bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban di Sat Lantas Polres Humbang Hasundutan dan bagaimana kebijakan hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban di Sat Lantas Polres Humbang Hasundutan. Metode penelitian yaitu dengan menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, yang memiliki sifat deskripstif analisis. Menggunakan teknik penelitian kepustakaan (Library Research): yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari serta menganalisa konsep-konsep, teori-teori pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara sumber dan pewawancara. Kemudian dianalisis secara kualitatif mendapatkan jawaban dalam permasalahan yang dikaji. Hasil penelitian menunjukan bahwa aturan hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban diatur secara khusus pada Pasal 310 ayat 1 sampai 4 dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban di Sat Lantas Polres Humbang Hasundutan sesuai Pasal 310 ayat (4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Kebijakan hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban di Sat Lantas Polres Humbang Hasundutan dilakukan secara Penal dengan mengupayakan perdamaian bagi para pihak dan upaya non penal yaitu upaya preventif adalah upaya-upaya yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, Upaya represif (penanggulangan), berupa penindakan terhadap setiap bentuk pelanggaran kasus kecelakaan lalu lintas. Traffic accidents that occur among others are caused by fatigue, carelessness, lack of caution, and negligence experienced by drivers. It is not excessive that all traffic accidents involving private vehicles and public vehicles are caused by drivers, pedestrians, vehicles, facilities and infrastructure, officers / law enforcement in road traffic. The legal consequences of a traffic accident are criminal penalties for the creator or the cause of the incident and can also be accompanied by civil claims for material losses caused. The problem in this research is how the rule of law against the perpetrators of criminal acts of traffic accidents that resulted in the death of the victim, how the responsibility of the perpetrators of the crime of traffic accidents that resulted in the death of the victim at the Humbang Hasundutan Police Sat traffic that resulted in the death of the victim at the Humbang Hasundutan Sat Lantas Police. The research method is by using a normative or doctrinal juridical legal research type which is also referred to as library research or document study, which has a descriptive analysis nature. Using library research techniques: namely by collecting and studying and analyzing concepts, theories, opinions or findings and statutory provisions relating to law. An interview is a conversation between two or more people and takes place between the source and the interviewer. Then analyzed qualitatively to get answers to the problems studied. The results of the study show that the rule of law against the perpetrators of traffic accidents that result in the death of the victim is specifically regulated in Article 310 paragraphs 1 to 4 in Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The responsibility of the perpetrators of traffic accidents resulting in the death of the victim at the Humbang Hasundutan Police Traffic Unit in accordance with Article 310 paragraph (4) Everyone who drives a motorized vehicle which due to negligence causes a traffic accident resulting in the death of another person shall be punished with imprisonment for a maximum of 6 (six) years. six) years and/or a maximum fine of Rp. 12,000,000.00 (twelve million rupiah). Legal policy in an effort to overcome traffic accidents that resulted in the death of victims at the Humbang Hasundutan Police Traffic Unit is carried out in a penal manner by seeking peace for the parties and non-penal efforts, namely preventive efforts are efforts aimed at preventing traffic accidents, Repressive efforts (countermeasures), in the form of taking action against any form of violation of traffic accident cases.