Analisi Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No. 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)

Abstract

Majelis hakim yang mengadili perkara tindak pidana pencucian uang memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana narkotika, dan oleh karena itu menghukum terdakwa dengan pidana 7 (tujuh) tahun penjara. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana aturan hukum tentang pencucian uang di Indonesia, 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Pengadilan Negeri Medan, 3) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencucian uang dalam Putusan Nomor 311/Pid.sus/2018/PN.Mdn. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang di atur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP - TPPU). Ancaman pidana pencucian uang diatur dalam pasal 3, yaitu pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000. Majelis hakim pada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana pencucian uang bertindak tegas dalam menjatuhkan pidana, terutama karena proses pemeriksaan biasanya mendapat sorotan dari masyarakat, seperti pencucian uang dari pidana narkotika dan korupsi. Dasar pertimbangan majelis hakim terdakwa telah ikut serta melakukan peredaran narkotika dengan cara menerima, pentransferan uang sebagai pembayaran narkotika hal tersebut lazim dilakukan oleh para pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul dari proceeds of crime. Tetapi majelis hakim telah menjatuhkan pidana yang terlalu rendah kepada terdakwa, yaitu 7 tahun penjara, jauh di bawah ancaman pidana tindak pidana pencucian uang pada pasal 3 UU TPPU dimana terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, yaitu 20 tahun penjara. Disarankan majelis hakim perlu lebih tegas dalam menolak segala bentuk intervensi yang dilakukan oleh berbagai pihak terhadap penanganan pencucian uang, agar tidak mempengaruhi kebebasan majelis hakim dalam memeriksa perkara. Majelis hakim perlu membuat putusan yang lebih tegas kepada terdakwa pencucian uang sehingga dapat memberi efek penjeraan bagi terdakwa dan anggota masyarakat yang terlibat dalam jaringan narkotika. Kepolisian perlu menggunakan informasi yang diperoleh untuk mempresisi kemungkinan terjadinya tindak pidana pencucian uang. Kepolisian sebaiknya menggandeng mahasiswa atau kalangan akademisi untuk menyampaikan larangan pencucian uang dan bentuk-bentuk pencucian uang kepada masyarakat. The panel of judges adjudicating the money laundering case found the defendant guilty of the crime of money laundering from the narcotics crime, and therefore sentenced the defendant to 7 (seven) years imprisonment. Based on this, the formulation of the problems in this study: 1) How are the legal rules regarding money laundering in Indonesia, 2) How is law enforcement against the crime of money laundering in the Medan District Court, 3) What is the basis for the judge's consideration in imposing crimes against money laundering offenders in the Decision Number 311 / Pid.sus / 2018 / PN.Mdn. The research method used is descriptive method, while the data analysis technique used is descriptive qualitative. The results showed that the crime of money laundering is regulated in Law no. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering (UU PP - TPPU). The threat of money laundering is regulated in Article 3, namely imprisonment for a maximum of 20 (twenty) years and a maximum fine of Rp.10,000,000,000. The panel of judges at the District Court that adjudicates money laundering crimes acts decisively in imposing crimes, especially because the examination process usually receives public scrutiny, such as money laundering from narcotics and corruption crimes. The basis for the consideration that the panel of judges, the defendant has participated in the circulation of narcotics by receiving, transferring money as payment for narcotics, this is commonly done by the perpetrators of the Crime of Money Laundering to disguise or hide the origin of the proceeds of crime. However, the panel of judges had imposed a sentence that was too low on the defendant, namely 7 years in prison, far below the threat of money laundering in Article 3 of the TPPU Law where the defendant was found guilty, namely 20 years in prison. It is recommended that the panel of judges need to be more firm in rejecting all forms of intervention by various parties in the handling of money laundering, so as not to affect the freedom of the panel of judges in examining cases. The panel of judges needs to make a firmer decision on money laundering defendants so that it can have a deterrent effect for defendants and community members involved in narcotics networks. The police need to use the information obtained to determine the possibility of money laundering. The police should cooperate with students or academics to convey the prohibition of money laundering and other forms of money laundering to the public.