Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang

Abstract

Keterlibatan anak-anak dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika pada umumnya merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu orang dewasa. Terdapat kecenderungan para bandar narkotika secara sengaja telah mengarahkan bisnisnya untuk menyasar anak sebagai pengguna atau sebagai kurir, karena pada umumnya anak-anak tersebut masih sangat mudah untuk dipengaruhi. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika di Indonesia, 2) Bagaimana upaya yang dilakukan penyidik dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang, Bagaimana kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang dilakukan terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu mulai dari proses penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutuan, pemeriksaan di pengadilan dan pemasyarakatan. Pelaksanaan hukuman dengan menempatkan anak di lembaga pembinaan khusus anak dimaksudkan untuk menjadikan manusia yang seutuhnya. Polresta Deli Serdang telah berupaya melakukan perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika dengan berpedoman pada UU SPPA No 11 Tahun 2012. Penyidik kepolisian berupaya mewujudkan perlindungan hukum dengan memenuhi hak-hak anak selama proses penyidikan, serta mengupayakan penyelesaian perkara melalui diversi. Berbagai faktor kendala yang dihadapi penyidik kepolisian dalam pemberian perlindungan hukum anak sebagai penyalahguna narkotika adalah perilaku menyimpang dari tersangka anak penyalahguna narkotika sehingga harus ditangkap, adanya tekanan terhadap anak dari jaringan narkotika sehingga harus ditahan untuk kepentingan penyidikan, waktu penahanan anak tergolong singkat sehingga penyidik harus mengejar waktu agar bisa mengungkap semua pihak yang terlibat dalam jaringan, adanya pembatasan syarat diversi sebagai bukan pengulangan tindak pidana sehingga banyak perkara anak pengguna narkotika yang tidak dapat diupayakan diversi, serta biaya penyelesaian perkara melalui diversi relatif besar untuk biaya rehabilitasi dan biaya musyawarah sehingga sulit mencapai kesepakatan diversi. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala perlindungan hukum terhadap anak adalah tidak menggunakan anak penyalahguna narkotika untuk mengungkap jaringan narkotika, pembatasan diversi terhadap anak perlu dihilangkan, biaya rehabilitasi agar sepenuhnya ditanggung pemerintah, serta mengurangi pihak yang terkait dalam penyelesaian perkara melalui diversi. Disarankan dalam penanganan perkara anak penyalahguna narkotika, maka sebaiknya penyidik tidak menggunakan anak untuk mengungkap jaringan narkotika, sehingga kepentingan anak selama proses penyidikan benar-benar dapat dilindungi. Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk merevisi UU SPPA dengan menghilangkan pembatasan diversi sebagaimana diatur pada pasal 7 ayat (2) yaitu diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, sehingga undang-undang tersebut benar-benar dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap semua anak pada semua tindak pidana. Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk sepenuhnya menanggung biaya rehabilitasi anak penyalahguna narkotika dengan standar biaya yang lebih layak, sehingga keluarga tidak perlu terbeban untuk menambah biaya rehabilitasi, dan dapat lebih fokus memberikan perhatian dan dorongan moril untuk meningkatkan semangat anak agar berjuang melepaskan diri dari pengaruh kecanduan narkotika. The involvement of children in narcotics abuse and trafficking is generally a process of imitating or being influenced by adult persuasion. There is a tendency for narcotics dealers to deliberately direct their businesses to target children as users or as couriers, because in general these children are still very easy to be influenced. Based on this, the formulation of the problems in this study: 1) How legal protection is carried out against children as narcotics abusers in Indonesia, 2) What are the efforts made by investigators in legal protection against children as narcotics abusers in the Legal Area of Deli Serdang Police, What are the obstacles faced and efforts made to overcome them in the legal protection of children as narcotics abusers in the Legal Area of Deli Serdang Police. The research method used is descriptive method, while the data analysis technique uses qualitative descriptive. From the results of this study indicate that the legal protection carried out against children as narcotics abusers in Indonesia based on the Law on the Criminal Justice System of Children, which starts from the process of investigation, arrest, detention, prosecution, examination in court and correctional. The execution of punishment by placing children in specialized child development institutions is intended to make a whole person. Deli Serdang Polresta has tried to provide legal protection to children as narcotics abusers by referring to SPPA Law No. 11/2012. Police investigators are trying to realize legal protection by fulfilling children's rights during the investigation process, as well as seeking case resolution through diversion. Various obstacles faced by police investigators in providing legal protection for children as narcotics abusers are deviant behavior from suspected narcotics abuser children, so there must be pressure on children from the narcotics network so that they must be detained for investigation purposes, the time of detention of children is relatively short so that investigators must pursue time to be able to uncover all parties involved in the network, there are restrictions on the terms of diversion as non-repetition of criminal acts so that many cases of child narcotics users that cannot be sought diversion, as well as the cost of case settlement through diversion are relatively large for rehabilitation costs and deliberation costs making it difficult to reach agreement diversion. Meanwhile, efforts that can be made to overcome the obstacles to legal protection for children are not using children who abuse narcotics to reveal the narcotics network, limiting the diversion of children need to be eliminated, rehabilitation costs to be fully borne by the government, and reducing the parties involved in the settlement of cases through diversion. It is recommended that in handling cases of children who abuse narcotics, investigators should not use children to reveal narcotics networks, so that the interests of children during the investigation process can really be protected. The government needs to consider revising the SPPA Law by removing the restrictions on diversion as stipulated in Article 7 paragraph (2), which is punishable by imprisonment of less than 7 (seven) years and not a repetition of a criminal act, so that the law can truly provide protection. better off all children in all crimes. The government needs to consider fully covering the rehabilitation costs for children who abuse narcotics with a more reasonable standard of costs, so that the family does not need to be burdened with additional rehabilitation costs, and can focus more on giving attention and moral encouragement to increase children's enthusiasm to struggle to escape the effects of drug addiction.