Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinandan Perceraian Bagi Anggota Tentara (Tni Ad) Di Indonesia (Studi Kasus Denma Kodam I/Bb)

Abstract

Salah satu peristiwa hukum penting dalam kehidupan manusia adalah perkawinan. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Setiap warga negara berhak untuk melangsungkan perkawinan termasuk juga bagi anggota TNI, dalam perkawinan anggota TNI AD selain tunduk undang-undang perkawinan juga terdapat peraturan internal TNI, terkait dengan hal tersebut maka dalam penelitia ini penulis akan mengkaji masalah tetang prosedur perkawinan TNI AD secara umum, proses perceraian jika istri/suami yang beragama Islam yang menggugat cerai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, teknik pengumpulan data yaitu dengan penelitian kepustakaan dan wawancara, suber data terdiri dari data primer, sekunder dan tersier, dari hasil penelitian ini, penulis dapat menarik sutu kesimpulan bahwa proses perkawinan TNI AD berbeda dengan masyarakat sipil pada umumnya, perkawinan anggota TNI AD terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pejabat internal TNI, selain tunduk pada undang-undang perkawinan juga tunduk pada Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinana, Perceraian, Dan Rujuk Pegawai Di Lingkungan Departemen Pertahanan Keputusan Kasad Nomor Kep/496/VII/2015 Tanggal 27 Juli 2015 Petunjuk Teknis Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Prajurit TNI AD, prosedur perceraian jika istri/suami TNI AD yang beragama Islam yang menggugat cerai terlebih dahulu mendapat persetujuan dari kesatuan harus memuat secara jelas alasanalasan perceraian diajukan kepada Pejabat yang berwenang memberikan izin perceraian melalui saluran hierarki setelah dibubuhi pendapat dari pejabat agama yang bersangkutan (Pejabat yang berwenang memberi izin nikah/cerai) sebagai saran Bagi calon istri atau suami yang hendak menikah dengan prajurit TNI AD sebaiknya sudah mengetahui bahwa banyak persyaratan yang harus dilalai untuk itu jangan menyerah dan merasa keberatan. Terkait dengan percaeraian dalam kesatuan TNI AD penulis juga menyarankan agar setiap anggota menaati peraturan internal kesatuan dalam hal akan melaksanakan perceraia karena penulis menemukan beberapa kasus perceraian yang tidak sesuai dengan prosedur dalam kesatuan TNI AD melaksanakan perceraian tanpa ijin atasan. One of the important legal events in human life is marriage. According to Law no. 16 of 2019 Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Every citizen has the right to marry including members of the TNI, in the marriage of members of the Indonesian Army, apart from being subject to the marriage law, there are also internal TNI regulations, related to this matter. In this study, the author will examine the problem of the TNI AD marriage procedure in general, the divorce process if the wife / husband is a Muslim who is suing for divorce. The research method used in this study is normative juridical, data collection techniques are library research and interviews, data sources consist of primary, secondary and tertiary data, from the results of this study, the author can draw a conclusion that the TNI AD marriage process is different from the community. In general, the marriage of members of the TNI AD must first obtain permission from internal TNI officials, in addition to being subject to the marriage law, it is also subject to Regulation of the Minister of Defense Number 23 of 2008 concerning Marriage, Divorce, and Referral of Employees within the Department of Defense Decree of Kasad No. Kep/496/VII/2015 Dated 27 July 2015 Technical Instructions on Marriage, Divorce, and Referral Procedures for Indonesian Army Soldiers, the divorce procedure if the wife/husband of the Indonesian Army who is a Muslim who is suing for divorce first obtains approval from the Unity, must include clear reasons for divorce submitted to the official t who is authorized to give divorce permits through hierarchical channels after being affixed with the opinion of the relevant religious official (officials authorized to give marriage/divorce permits) as a suggestion For a prospective wife or husband who wants to marry an Army soldier, it is better to know that there are many requirements that must be neglected for that do not give up and feel objected. Regarding divorce within the Indonesian Army, the author also recommends that each member obey the internal regulations of the unit in terms of going to divorce because the author finds several divorce cases that are not in accordance with the procedures in the TNI AD unit carrying out divorce without the superior's permission.