Upaya Hukum Represif Terhadap Tindak Pidana Narkotika oleh Kepolisian Sektor Pangkalan Berandan (Studi di Kepolisian Sektor Pangkalan Berandan)

Abstract

Upaya penanggulangan narkotika di Kepolisian pada umumnya menggunakan dua kebijakan yaitu kebijakan Non Penal melalui tindakan preventif dan kebijakan Penal melalui tindakan represif. Tindakan preventif dilakukan dengan cara pendekatan, bimbingan dan ajakan. Tindakan yang kedua yaitu represif dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana atau usaha-usaha yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi. Dari upaya-upaya tersebut diharapkan mampu menekan peredaran gelap narkotika di Indonesia, Kepolisian Sektor Pangkalan Brandan dalam penanganan kasus narkotika telah melakukan upaya represif untuk menekan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukumnya, adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Upaya hukum represif terhadap tindak pidana narkotika oleh Kepolisian Sektor Pangkalan Berandan, kendala-kendala terhadap upaya hukum represif terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Polsek Pangkalan Brandan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Upaya hukum represif terhadap tindak pidana narkotika oleh Kepolisian Sektor Pangkalan Berandan, untuk mengetahui kendala-kendala terhadap upaya hukum represif terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Polsek Pangkalan Brandan, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu tentang penerapan peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan. Metode pengumpulan data yaitu dengan metode library risech atau studi kepustakaan, dan studi lapangan dengan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan khususnya dengan pihak kepolisian Sektor Pangkalan Brandan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian Polsek Pangkalan Berandan adalah dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) menginventarisir informasi yang bersumber dari masyarakat, menginventarisir daftar pencarian orang (DPO), selanjutnya membuat laporan informasi yang dituangkan dalam format yang telah ditetapkan, informasi harus mengandung kebenaran dan dilaporkan kepada pejabat dalam hal ini atasan (Kapolsek) secara berjenjang untuk ditindak lanjuti. Kendala kendala terhadap upaya hukum represif terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Polsek Pangkalan Brandan adalah Kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan, Masih ada penyidik yang tingkat pendidikannya rendah, Terbatasnya jumlah anggota penyidik, Minimnya anggaran dalam penyidikan, Sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk menunjang kinerja penyidik. Efforts to combat narcotics in the Police generally use two policies, namely the Non Penal policy through preventive measures and the Penal policy through repressive measures. Preventive action is carried out by means of approach, guidance and invitation. The second act is repressive action carried out after the occurrence of a criminal act or attempts made after the violation has occurred. From these efforts it is hoped that they will be able to suppress the illicit circulation of narcotics in Indonesia, the Pangkalan Brandan Police in the handling of narcotics cases have made repressive efforts to suppress narcotics abuse in their jurisdiction, while the main problem in this research is repressive legal measures against narcotics crimes by the Pangkalan Berandan Sector Police, the obstacles to repressive legal remedies against narcotics offenders at the Pangkalan Brandan Police. The research objective was to determine repressive legal measures against narcotics crimes by the Pangkalan Berandan Sector Police, to determine the obstacles to repressive legal remedies against narcotics offenders at the Pangkalan Brandan Police, the type of research used was normative juridical research, namely on the application of statutory regulations. -Positive laws or laws relating to the problem. The data collection method is the library risech method or library study, and field studies by interviewing parties related to the problem, especially with the Branda Base Sector police. The conclusion in this study is that the repressive efforts carried out by the Pangkalan Berandan Police are by referring to Standard Operating Procedures (SOPs) to inventory information sourced from the community, inventory the wanted people list (DPO), then report the information contained in a predetermined format. , the information must contain the truth and be reported to the official, in this case the superior (Kapolsek) in stages for further action. The obstacles to repressive legal remedies against perpetrators of narcotics crimes at the Pangkalan Brandan Police are the lack of witness participation in providing information in the investigation process, there are still investigators with low levels of education, limited number of investigator members, lack of budget for investigations, insufficient facilities and infrastructure to support the performance of investigators.