Analisis Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Paspor (Studi Putusan No. 903/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn)

Abstract

Pemalsuan Paspor adalah Kejahatan yang dilakukan dengan cara mengganti, mengubah sebagian atau secara keseluruhan dari sebuah paspor atau menggunakan informasi palsu untuk menerima paspor. Perbuatan ini dapat pula dikatakan sebagai tindakan memperdaya atau menipu orang lain dengan sebisa mungkin mengkondisikan sesuatu yang tidak benar atau tidak asli menjadi seolaholah benar atau asli, sehingga orang lain percaya dan terpedaya. Permasalahan penelitian ini adalah: bagaimana aturan hukum Warga Negara Asing yang melakukan pemalsuan paspor di Indonesia, bagaimana penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing yang melakukan pemalsuan paspor pada putusan No. 903/Pid.Sus/2019/ PN.Mdn dan bagaimana upaya penanggulangan mencegah terjadinya pemalsuan paspor oleh Warga Negara Asing di Wilayah hukum Indonesia. Jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analis, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan kasus berdasarkan putusan 903/Pid.Sus/2019/PN.Mdn. Pengaturan hukum Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana pemalsuan paspor diatur pada Pasal 263 sampai 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 diatur dalam BAB XI Pasal 126-130 serta pada Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Asing dengan adanya pengawasan dan pemeriksaan terhadap Warga Negara Asing yang ingin masuk ke Indonesia pada Putusan No. 903/Pid.Sus/2019/PN.Mdn tindakan yang dilakukan dalam tindak pidana, yang mana Warga Negara Asing yang berwarga negara Singapura dihukum dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan dan denda sebesar Rp.500.000.00,-(Lima ratus ribu rupiah). Upaya penanggulangan yang dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegah terjadinya pemalsuan paspor oleh Warga Negara Asing di Wilayah Sumatera Utara yaitu dilakukan adalah dengan membentuk TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing) dengan membentuk tim pengawasan orang asing pihak imigrasi dapat bersinergi dengan instansi-instansi terkait untuk pencegahan orang asing yang akan membuat paspor Indonesia palsu. Passport Counterfeiting is a crime committed by changing, changing part or in whole of a passport or using false information to receive a passport. This action can also be said as an act of deceiving or deceiving others by as much as possible conditions something that is not true or not genuine to be as if true or genuine, so that others believe and deceived. The problems to be examined in this study are: how the legal rules of Foreign Citizens who falsify passports in Indonesia, how to enforce law against Foreign Citizens who falsify passports in decision No. 903 / Pid.Sus / 2019 / PN.Mdn and how prevention efforts prevent passport forgery by foreign nationals in the Indonesian jurisdiction. This type of research is normative juridical research that is research conducted by examining library materials (secondary data) or library law research. The nature of this research is descriptive analyst, the intention is that from this research it is expected to obtain a detailed and systematic description of the problem to be examined. The approach used is an approach based on Law Number 6 of 2011 concerning immigration and cases based on decision 903 / Pid.Sus / 2019 / PN.Mdn. The legal arrangements of foreign nationals who commit passport counterfeiting offenses are regulated in Articles 263 through 264 of the Indonesian Criminal Code and regulated in Law No. 6 of 2011 regulated in Chapter XI Articles 126-130 and Government Regulation No. 31 of 2013 concerning Regulations for Implementing Law No. 6 of 2011 concerning Immigration. Law enforcement efforts carried out against immigration violations committed by foreign nationals with the supervision and inspection of foreign nationals who want to enter Indonesia in Decision No. 903 / Pid.Sus / 2019 / PN.Mdn actions carried out in a criminal offense, in which a Foreign Citizen who is a citizen of Singapore is sentenced to imprisonment for 11 (eleven) Months and a fine of Rp.500,000.00, - (five hundred thousand rupiah). Mitigation efforts undertaken by the Directorate General of Immigration to prevent passport counterfeiting by Foreign Citizens in the North Sumatra Region, namely by forming a TIMPORA (Foreigner Monitoring Team) by forming an immigration surveillance team of foreigners can work together with relevant agencies for the prevention of persons foreigners who will make fake Indonesian passports.