Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dalam Kasus Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 775/Pid.B/Lh/2018/Pn.Mdn)

Abstract

Penegakan Hukum yang tidak maksimal terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar membuktikan bahwa UU No. 5 tahun 1990 sebagai payung hukum utama belum memberikan ketidakpastian, keadilan dan manfaat bagi terciptanya ekosistem dan keberlangsungan lingkungan yang lestari. Salah satu kasus yang menarik untuk dilakukan kajian adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 775/PID.B/LH/2018/PN.Mdn),dalam kasus tersebut terdakwa terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d UU No. 5 tahun 1990. Hakim telah memutus terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp. 50.000.0000. Penerapan sanksi 2 (dua) tahun penjara. Hal ini tidak sebanding dengan rusaknya ekosistem atas perbuatan pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menegetahui Penerapan UU No. 5 tahun 1990 dalam Putusan PN Medan No. 775/PID.B/LH/2018, untuk mengetahui Penerapan Pidana dalam Putusan PN Medan No. 775/PID.B/LH/2018, Untuk mengetahui urgensi penyidik PNS Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menangani tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang di Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data kualitatif dipergunakan dalam menganalisis permasalahan. Hasil penelitian yakni, pertama bahwa penerapan UU No. 5 Tahun 1990 tentang perlindungan satwa liar pada Putusan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 775/Pid.B/Lh/2018/PN.Mdn terlihat dari proses penyidikan, penuntutan,dan penjatuhan pidana di pengadilan yang menggunakan UU No.5 tahun 1990 tenatng Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya yakni Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d UU No. 5 tahun 1990. Kedua, bahwa Penerapan Pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 775/Pid.B/Lh/2018/PN.Mdn belum mencerminkan putusan yang adil dan bermanfaat, karena Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Nomor 775/Pid.B/LH/2018/PN.Medan lebih rendah daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat dan lingkungan karena Hakim tidak memikirkan keberlangsungan ekosistem akibat terjadinya kepunahan spesies hewan yang menjadi korban dari perdagangan satwa liar tersebut. Ketiga, bahwa Penyidik PNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang di Sumatera Utara sangat penting, karena Penyidik PNS KLHK diberikan pembekalan khusus mengenai tindak pidana lingkungan dan keilmuan yang mendukung untuk mengungkap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang. Inadequate Law Enforcement against wildlife traffickers proves that Law no. 5 of 1990 as the main legal umbrella has not provided uncertainty, justice and benefits for the creation of ecosystems and sustainable environmental sustainability. One of the interesting cases to be examined is Medan District Court Decision Number 775 / PID.B / LH / 2018 / PN.Mdn), in that case the defendant is proven to have violated Article 40 paragraph (2) Jo Article 21 paragraph (2) letter d of Law No. 5 of 1990. The judge has decided the defendant with a prison sentence of 2 (two) years and a fine of Rp. 50,000.0000. Application of sanctions 2 (two) years in prison. This is not comparable to the destruction of the ecosystem for the perpetrators. This study aims to determine the application of Law no. 5 of 1990 in Medan District Court Decision No. 775 / PID.B / LH / 2018, to find out the Criminal Application in Medan District Court Decision No. 775 / PID.B / LH / 2018, To find out the urgency of civil servant investigators at the Ministry of Environment and Forestry in dealing with wildlife trafficking protected by law in North Sumatra. The research method used is normative juridical. The data used are secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Qualitative data analysis is used in analyzing problems. The research results are, first, that the application of Law No. 5 of 1990 concerning the protection of wildlife in the Medan District Court Decision Number 775 / Pid.B / Lh / 2018 / PN.Mdn seen from the process of investigation, prosecution, and criminal conviction in courts using Law No.5 of 1990 concerning Conservation of Resources Natural Resources and their Ecosystems namely Article 40 paragraph (2) Jo Article 21 paragraph (2) letter d of Law No. 5 of 1990. Second, that the Application of Criminal in Medan District Court Decision Number 775 / Pid.B / Lh / 2018 / PN.Mdn does not yet reflect a just and beneficial decision, because the Medan District Court Judge's Decision in Decision Number 775 / Pid.B / LH/2018/PN.Medan is lower than the demands of the Public Prosecutor. The decision did not reflect a sense of justice for the community and the environment because the Judge did not think about the sustainability of the ecosystem due to the extinction of animal species that were victims of the wildlife trade. Third, that the Ministry of Environment and Forestry Civil Servant Investigators in dealing with wildlife trafficking protected by the law in North Sumatra are very important, because KLHK PNS Investigators are given a special briefing on environmental and scientific crimes that support to uncover traffickers wildlife protected by law.