Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/15918
Title: Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Tahun 2019 (Studi Di Desa Kidupen, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo, Sumatera Utara)
Other Titles: Implementation of the 2019 Village Fund Allocation Policy (Study in Kidupen Village, Juhar District, Karo Regency, North Sumatra)
Authors: Ginting, Berry Harkiventa
metadata.dc.contributor.advisor: Batubara, Beby Mashito
Kurniaty, Evi Yunita
Keywords: Implementasi;Kebijakan dan ADD;Implementation;Policy and ADD
Issue Date: 20-Aug-2021
Publisher: Universitas Medan Area
Abstract: Desa merupakan bagian penting dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan Indonesia.Keadaan ini diatur dalam pasal 18 UUD 1945, yang membagi daerah menjadi daerah besar dan daerah kecil, yang muncul dalam bentuk struktur pemerintahan. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menjadi pembahasan yang sangat menarik untuk dikaji dan dikaji, karena alokasi dana desa (ADD) bersifat publik dan merupakan wadah penggalangan dana bagi masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan metode kualitatif. Menurut Boghdan dan Biklen, penelitian kualitatif adalah proses menghasilkan data deskriptif dan mengamati sikap manusia dalam bentuk kata-kata atau tulisan (1975). Sumber Dana Desa ada tiga yaitu Dana hasil bagi pajak daerah(DBHAP),Alokasi dana desa(ADD),Dana Desa(DD).dana tersebut ditur dalam peraturan desa kidupen kecamatan juhar.Oleh karena itu peneliti menyampaiakan peraturan desa kidupen nomor : 04 tahun 2019 Tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun 2019.Bahwa di dalam isi peraturan itu dinyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa. The village is an important part of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) because it is the forerunner to the formation of a political society and Indonesian government. The implementation of village financial management is a very interesting discussion to study and study, because the allocation of village funds (ADD) is public and is a fundraising forum for the community. The type of research used in this study is a research method with qualitative methods. According to Boghdan and Biklen, qualitative research is the process of generating descriptive data and observing human attitudes in the form of words or writing (1975). There are three sources of Village Funds, namely Regional Tax Sharing Funds (DBHAP), Village Fund Allocations (ADD), Village Funds (DD). These funds are regulated in the Kidupen Village Regulations, Juhar District. 2019 Regarding the village income and expenditure budget (APBDes) in 2019. That in the contents of the regulation it is stated that the village income and expenditure budget as a form of village financial management is carried out openly and responsibly for the greatest prosperity of the village community.
Description: 58 Halaman
URI: http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/15918
Appears in Collections:SP - Government Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
178510037 - Berry Harkiventa Ginting - Fulltext.pdfCover, Abstract, Chapter I,II,III,IV Bibliography1.26 MBAdobe PDFView/Open
178510037 - Berry Harkiventa Ginting - Chapter IV.pdf
  Restricted Access
Chapter IV378.24 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.