Analisa Kewenangan Ppatk Dan Polda Dalam Penulurusan Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Sumatera Utara

Abstract

Dalam perkembangannya tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin banyak, khususnya di kota - kota besar salah satunya adalah propinsi Sumatera Utara. Akibat dari perkembangan itu ,maka metode dalam penelusuran kerugian keuangan negara juga harus semakin baik. Di butuhkan metode khusus dimulai dari kewenangan instansi PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan dan Polda sebagai lembaga penegak hukum sampai ke tahap sinergitas koordinasi antara instansi PPATK dan POLDA dalam penelusuran tindak pidana korupsi di Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh peranan PPATK dan POLDA dalam menjalankan tindak pidana korupsi khususnya menyangkut kerugian Negara. Ada banyak panduan perundang undangan terkait baik tugas pokok dan fungsi dari PPATK dan POLDA yaitu Undang - Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang undangan yang terkait. Adapun Jenis data yang dipakai adalah data kualitatif dan sumber data yang di pakai adalah data primer. Walaupun tugas, pokok dan fungsi sudah diatur dalam peraturan perundang undangan yang terkait akan tetapi dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa bentuk koodinasi juga mengalami beberapa hambatan dan upaya dalam pengungkapan tindak pidana korupsi di Sumatera Utara. In its development, the number of corruption crimes in Indonesia has been increasing, especially in big cities, one of which is the province of North Sumatra. As a result of this development, the method for tracking state financial losses must also improve. A special method is needed starting from the authority of the PPATK agency as a financial intelligence agency and POLDAas a law enforcement agency to the synergy stage of coordination between PPATK and POLDA agencies in tracing corruption in North Sumatra. This study aims to determine how far the role of PPATK and POLDA is in carrying out criminal acts of corruption, especially regarding state losses. There are many statutory guidelines related to both the main tasks and functions of the PPATK and POLDA, namely the 1945 Constitution and related laws and regulations. The type of data used is qualitative data and the data source used is primary data. Although the duties, mains and functions have been regulated in the relevant laws and regulations, the results of this study explain that the form of coordination also experiences several obstacles and efforts in disclosing corruptionin North Sumatra.