Aspek Hukum Pemeriksaan Tindak Pidana dalam Hal Dikembalikannya Uang Hasil Penggelapan (Studi Kasus di Polsek Pancur Batu)

Abstract

Sebuah tindakan dikategorikan sebagai penggelapan jika dilakukan dengan sengaja untuk menggelapkan yang berupa uang atau surat berharga untuk kepentingan pribadi. Bukan hanya itu, pemalsuan buku-buku atau daftar administrasi juga termasuk penggelapan. Tindakan penghancuran benda-benda, akta, atau barang bukti dengan sengaja juga termasuk penggelapan. Tindakan penghancuran benda-benda, akta, atau barang bukti dengan sengaja juga termasuk penggelapan. Namun apabila penggelapan tersebut dilakukan di dalam organ-organ pemerintah, maka akan diatur khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Adapun permasalahan dalam penulisan ini yaitu bagaimana prosedur pemeriksaan tindak pidana penggelapan dalam hal dikembalikannya uang hasil penggelapan (studi di polsek pancur batu) serta bagaimana kendala penyidik dalam memeriksa tindak pidana penggelapan dalam hal dikembalikannya uang hasil penggelapan (studi di polsek pancur batu). Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian Metode penelitian hukum Empiris merupakan penelitian atau pengkajian yang sistematis, terkontrol, kritis dan empiris terhadap dugaan-dugaan dan pertanyaan-pertanyaan mengenai perilaku hukum masyarakat yang merupakan fakta sosial. Prosedur pemeriksaan tindak pidana penggelapan adalah sebagai berikut: pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan hasil-hasil intervensi yang dibuat secara tertulis dari pihak tersangka. Dalam tahapan ini dikumpulkan bahan-bahan yang menjadi barang bukti atau alat-alat bukti dalam suatu rangkaian berkas perkara, serta kelengkapan pemeriksaan lainnya dengan maksud untuk dapat menyerahkan perkara ke pengadilan. Serta kendala penyidik dalam memeriksa tindak pidana penggelapan yaitu: penyidik dalam melakukan penyidikan tidak memiliki kendala selagi korban dalam arti berdamai mencabut aduannya dan tidak merasa dirugikan lagi (berdamai) maka dilakukan SP3. Kebijakan hukum karena korban telah berdamai maka dilakukan SP3 dan berdasarkan Keputusan Kapolri agar mengedepankan mediasi oleh kedua belah pihak , Jika tidak dikembalikannya uang dan barang yang digelapkan maka akan di proses sesuai dengan prosedur hukum. An act is categorized as embezzlement if it is done intentionally to embezzle money or securities for personal gain. Not only that, falsification of books or administrative lists also includes embezzlement. The act of intentionally destroying objects, deeds, or evidence is also embezzlement. The act of intentionally destroying objects, deeds, or evidence is also embezzlement. However, if the embezzlement is committed within government organs, it will be specifically regulated in the Corruption Crime Act. The problems in this paper are how to examine the crime of embezzlement in terms of the return of embezzled money (study at the Pancur Batu Police Station) and what are the investigators' obstacles in examining the crime of embezzlement in terms of the return of embezzled money (study at the Pancur Batu Police Station). The type of research in writing this thesis is research. Empirical legal research method is a systematic, controlled, critical, and empirical research or study on allegations and questions regarding the legal behavior of society which is a social fact. The procedure for examining the crime of embezzlement is as follows: this examination is intended to prepare the results of the intervention made in writing from the suspect. In this stage, the materials that become evidence or evidence in a series of case files, as well as other completeness of the examination, are collected with the intention of being able to submit the case to the court. As well as the obstacles of investigators in examining criminal acts of embezzlement, namely: investigators in conducting investigations do not have obstacles while the victim in the sense of making peace withdraws his complaint and does not feel aggrieved again (to make peace), then SP3 is carried out. Legal policy because the victim has reconciled then SP3 is carried out and based on the decision of the National Police Chief to prioritize mediation by both parties. If the embezzled money and goods are not returned, they will be processed according to legal procedures.