Implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan

Abstract

Sertifikasi Bendahara merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menentukan kelayakan dan memberikan pengakuan atas kompetensi Bendahara dalam melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN. KPPN Medan II selaku Unit Pelaksana Sertifikasi (UPS) telah melaksanakan sertifikasi bendahara sejak tahun 2016 s.d. 2020. Namun, pada masa implementasi penuh (pasca 20 Januari 2020) masih terdapat 10,13% bendahara satuan kerja pengelola APBN yang belum memiliki sertifikat bendahara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan sertifikasi bendahara pada satuan kerja pengelola APBN dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan sertifikasi bendahara pada satuan kerja pengelola APBN di KPPN Medan II. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (observasi, wawancara, dan dokumentasi) dan dianalisis dengan metode yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sertifikasi bendahara satuan kerja pengelola APBN telah dikomunikasikan dengan baik dan didukung oleh sumber daya yang mencukupi baik secara kualitas maupun kuantitas. Sikap pelaksana kebijakan mendukung implementasi kebijakan sertifikasi dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensi yang memadai. Struktur birokrasi didukung dengan Unit Penyelenggara dan Unit Pelaksana Sertifikasi sehingga dapat menjangkau peserta sertifikasi bendahara yang lebih luas. Namun, bendahara selaku sasaran program belum sepenuhnya mendapat dukungan dari kepala satuan kerja, insentif bendahara belum memadai, serta jenjang karier bendahara yang belum jelas. Faktor-faktor lainnya yang memengaruhi implementasi kebijakan sertifikasi bendahara adalah tingkat kepatuhan Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT) dalam mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) yang masih rendah, independensi bendahara dalam melaksanakan tugas, dan kondisi pandemiCOVID-19. The Treasurer Certification is a government policy that aims to determine eligibility and recognition of the competency of state treasurers to conduct treasury functions for APBN executions. KPPN Medan II, as the Certification Implementing Unit (UPS), has conducted treasurer certification from 2016 until 2020. However, after fully implemented (after January 20, 2020), there were 10.13% of the treasurers still not possess the certificate. Therefore, this study aims to analyze the implementation of the treasurer certification program in the working units and the factors that influence the implementation itself in KPPN Medan II. This study uses a qualitative approach. Data were collected by using the triangulation technique (observation, interview, and documentation) and analyzed by using the method of data reduction, data display, verification, and conclusion. This study indicates that the treasurer certification program in the APBN working units has been well communicated and supported by sufficient resources both in quality and quantity. Moreover, the policy executors also give their full support in implementing the certification program with adequate skills, capabilities, and competencies. Furthermore, this program also run both by the Organizing Unit and the Certification Implementing Unit (UPS) across the nation in order to reach broader participants. However, there are some factors that influence the implementation of certification program for the treasurers such as low supports from the head of the spending units, insufficient incentives, and unclear career path. Other factors that exist are also the low compliance of the Certified State Treasurer (BNT) in continuing the Professional Education for the treasurers, the low level of independency for the treasurer in performing tasks, and the uncertainty caused by COVID-19 pandemic.