Tinjauan Yuridis Terhadap Alasan Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Daerah

Abstract

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang harus ada dalam sistem norma hukum negara Republik Indonesia sebagai salah satu konsekuensi logis dianutnya sistem presidensil dalam pemerintahan Negara Republik Indonesia yang eksistensinya selalau dipertahankan sepanjang konstitusi Indonesia. Tolak Ukur mengenai “kegentingan memaksa” sebagai landasan dasar politis dan sosiologis bagi pembentukan Perpu harus ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan. Penegasan mengenai tolak ukur dari pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini memiliki perbedaan yang mendasar mengenai kegentingan yang memaksa menurut UUD 1945 sebelum amandemen hingga UUD 1945 yang berlaku saat ini hasil amandemen ke-4. Pasca reformasi telah 2 (dua) undang-undang yang mengatur mengenai otonomi daerah khususnya berkenaan dengan pemilihan kepala daerah yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kepala daerah dipilih oleh DPRD sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Proses terbitnya Perpu Nomor 1 Tahun 2014 yang merupakan perubahan tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pertama kali diajukan perubahannya oleh Pemerintah dalam hal ini diajukan oleh Menteri Dalam Negeri Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penerbitan sebuah perpu selain itu juga untuk mengetahui bagaimana ukuran penerbitan perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Sesuai dengan tujuan skripsi ini, maka sumber data yang dipakai adalah sumber data primer dan data skunder. Dalam data primer diperoleh data baik melalui wawancara, dialog, tanya jawab. Sedangkan dalam data skunder diperoleh data melalui tulisan-tulisan dalam kepustakaan. Dari perspektif masyarakat, wajar apabila bupati/walikota dipilih secara langsung mengingat karakteristik kabupaten/kota sebagai Unit Dasar yang merupakan jenjang pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Kedekatan ini, pada gilirannya, akan menjadikan pemerintahan daerah tersebut diharapkan untuk paling akuntabel, paling responsif, paling efisien dan paling efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan pembangunan daerah, dan menjamin kesinambungan efektivitas pemerintahan nasional.