Penerapan Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan I-02 Medan

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai Penerapan Sanksi Pidana Denda dalam Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-02 Medan. Adapun permasalahan yang dikaji yaitu bagaimana pengaturan sanksi pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana denda dalam tindak pidana narkotika dan apakah kendala-kendala hukum dalam penjatuhan pidana denda. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan serta menganalisis terkait pelaksanaan sanksi pidana denda dalam putusan Pengadilan Militer I-02 Medan terkait dengan tindak pidana narkotika sekaligus kendala-kendala hukum dalam penjatuhan pidana denda. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, dengan sifat penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan penggunaan teknik studi dokumen, penelitian lapangan dan wawancara, serta sumber bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Teknik penentuan sampel menggunakan teknik non probability sampling yaitu purpose sampling, yang kemudian keseluruhan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif atau lebih dikenal dengan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yaitu Pertama, Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut sanksi pidana kumulatif. Pelaku tindak pidana narkotika disamping dihukum pidana penjara juga dengan pidana denda.Namun ketentuan pidana ini tidak memiliki daya paksa, karena dapat memilih menjalani pidana penjara pengganti denda jika denda tidak dibayar. Kedua, Hakim dalam putusannya dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus terhadappasal 112 ayat (1) dengan mendasari SEMA Nomor 3 tahun 2015 dan SEMA Nomor 3 tahun 2018. Hakim dalam pertimbangnya menyimpangi pidana penjara sedangkan pidana denda tidak disimpangi. Penjatuhan pidana denda yang tinggi hingga ratusan juta rupiah bahkan sampai milyaran rupiah dirasakan sia-sia, sebab hampir “mustahil” pelaku memilih membayarnya. Menurut teorigabungan, tujuan pemidanaan bukan sebatas sebagai sarana pembalasan (retributif) tetapi juga untuk menjaga dan memulihkan ketertiban masyarakat (restitutif). Pelaku tidak menjadi jera karena pidana denda tidak perlu dibayar cukup diganti dengan pidana penjara. Ketiga, Penerapan pidana denda tidak berjalan efektif karena terpidana lebih memilih untuk menjalani hukuman pengganti berupa pidana penjara, meskipun terpidana memiliki harta benda yang cukup untuk membayarnya. Solusi agar dapat menerapkan sanksi pidana denda secara maksimal yaitu dengan cara menambahkan ketentuan mengenai tindakan-tindakan apa yang dapat memaksa terpidana membayar denda dan mengenai batas waktu pembayaran denda. This research discusses the application of fines in the Criminal Act of Narcotics in the Jurisdiction of Military Court I-02 Medan. The problems being studied are how to regulate criminal penalties in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, how judges consider in imposing fines in narcotics crimes and what are the legal obstacles in imposing fines. The purpose of this paper is to describe and analyze the implementation of fines in the decision of the Military Court I-02 in Medan related to narcotics crimes as well as legal obstacles in imposing fines. The method used is juridical empirical legal research, with the nature of descriptive research using primary and secondary data sources using document study techniques, field research and interviews, as well as reading sources related to existing problems. The sampling technique used is non-probability sampling technique, namely purpose sampling, which then the overall data obtained is analyzed qualitatively or better known as qualitative descriptive analysis. Based on the results of the research, namely, First, Criminalization in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics has a cumulative criminal sanction. Perpetrators of narcotics offenses, besides being sentenced to imprisonment, are also punished with fines. However, this criminal provision has no compulsion, because they can choose to serve imprisonment in lieu of fines if the fines are not paid. Second, the judge in his decision can deviate from the special minimum criminal provisions against article 112 paragraph (1) on the basis of SEMA Number 3 of 2015 and SEMA Number 3 of 2018. Judges in their considerations deviate from imprisonment while fines are not deviated. The imposition of high fines of up to hundreds of millions of rupiah and even billions of rupiah was felt to be futile, because it was almost "impossible" for the perpetrator to choose to pay it. According to the merger theory, the purpose of punishment is not only as a means of retribution (retributive) but also to maintain and restore public order (restitutive). Perpetrators are not deterred because fines do not need to be paid, they simply need to be replaced by imprisonment. Third, the application of a fine is not effective because the convict prefers to undergo a substitute sentence in the form of imprisonment, even though the convict has sufficient assets to pay for it. The solution in order to be able to apply criminal penalties to the maximum is by adding provisions regarding what actions can force the convicted person to pay the fine and regarding the deadline for paying the fine.