Penerapan Diversi Pada Tahap Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Medan)

Abstract

Anak memiliki karekteristik yang spesifik dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak anak menjadi penting diprioritaskan. Undang- Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Indonesia memiliki beberapa komponen dalam sistem peradilan pidana, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan yang dimana lembaga ini memiliki tugas, wewenang, dan hak yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menciptakan kehidupan yang tentram dalam masyarakat dan memberikan faedah yang sebesar- besarnya kepada masyarakat. Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum. Normatif dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Sumber hukum dalam penulisan tesis ini adalah hasil wawancara dan pengumpulan data yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Medan yang kemudian disinkronisasi kan dengan bahan hukum primer, yaitu Undang-undang, bahan hukum sekunder yaitu buku yang relevan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder yang bersumber dari artikel, majalah, internet, dan lain-lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya Kejaksaan Negeri Medan dalam melakukan penuntutan terhadap anak harus melalui tahapan diversi, mengingat pola prilaku dan psikologis anak yang berbeda dari orang dewasa dan mengingat bahwa tidak seharusnya penjara menjadi tempat anak yang berkonflik hukum, Sesuai dengan pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Polri sebagai penyidik memiliki waktu 30 hari untuk melakukan proses diversi pada anak yang melakukan tindak pidana tersebut, apabila Diversi dinyatakan gagal ataupun dari pihak keluarga tidak setuju maka dilanjutkan ke tahap penuntutan. Children have specific characteristics compared to adults and are one of the vulnerable groups whose rights are still neglected, therefore children's rights are important to be prioritized. The 1945 Constitution states that every child has the right to live, grow and develop and is entitled to protection from violence and discrimination. Indonesia has several components in the criminal justice system, namely the police, prosecutors, courts and prisons where this institution has duties, different powers and rights but have the same goal, namely to create a peaceful life in society and provide maximum benefit to society. In writing this thesis, the author uses legal research methods. Normative by conducting direct research in the field. The source of law in writing this thesis is the results of interviews and data collection conducted at the Medan District Attorney which is then synchronized with primary legal materials, namely laws, secondary legal materials, namely relevant books and court decisions, as well as secondary legal materials sourced from articles, magazines, internet, and others. The results of this study indicate that the Medan District Attorney in prosecuting children must go through the diversion stage, given the different behavioral and psychological patterns of children from adults and remembering that prison should not be a place for children who have legal conflicts, in accordance with the provisions in the Law 11/2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System that at the level of investigation, prosecution and examination of children's cases in district courts, it is mandatory to seek diversion. The National Police as the investigator has 30 days to carry out the diversion process on the child who committed the crime, if Diversi is declared a failure or the family does not agree, then proceed to the prosecution stage.