Kajian Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika dari Perspektif Kriminologi (Studi putusan Nomor: 1670/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)

Abstract

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah sampai pada titik yang mengkhawatirkan. Alasan bagi seseorang untuk memakai narkotika, diantaranya anggapan jika memakai narkotika orang akan menilai dirinya hebat, dewasa, mengikuti mode, dan sebagainya. Rumusan masalah penelitian ini bagaimana pengaturan hukum di Indonesia dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, bagaimana faktor-faktor apa yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika dari perspektif kriminologi dan bagaimana penerapan hukum atas penyalahgunaan narkotika dalam perkara Putusan No.1670/Pid.Sus/2018/PN.Mdn. Metode penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu adalah bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Sifat penelitian dipakai deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data digunakan kualitatif. Hasil penelitian bahwa pengaturan hukum di Indonesia dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri dari Pasal 111 dan Pasal 127. Faktor-faktor menyebabkan penyalahgunaan narkotika dari perspektif kriminologi berupa faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor pendidikan dan faktor sosiologis. Penerapan hukum atas penyalahgunaan narkotika dalam perkara Putusan No.1670/Pid.Sus/2018/PN.Mdn pada dasarnya sudah tepat dengan menggunakan 2 (dua) dakwaan yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Diantara unsur-unsur kedua Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah adalah Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki. Diharapkan kepada pemerintah dan penegak hukum agar lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada penyalahgunaan narkotika agar memberikan efek jera dengan cara merevisi undang-undang mengenai sanksi penyalahgunaan narkotika. Drug abuse in Indonesia has come to an alarming point. Reasons for someone to use narcotics, including the assumption that if they use narcotics people will judge themselves to be great, mature, following fashion, and so on. The formulation of this research problem is how the legal arrangements in Indonesia in the crime of narcotics abuse, what are the factors that cause narcotics abuse from a criminal perspective and how the law is applied to narcotics abuse in Parkara Decision No.1670 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mdn. This thesis research method uses a type of normative legal research, namely library materials (secondary data) or library law research. The nature of the research is used descriptive analysis. Data collection techniques using library research and field studies. The data analysis used qualitative. The results of the research show that the legal arrangements in Indonesia in the crime of narcotics abuse, namely Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, consist of Articles 111 and 127. The factors causing narcotics abuse from a criminal perspective are economic factors, family factors, environmental factors, educational factors and sociological factors. The legal application of narcotics abuse in the case of Decision No.1670 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mdn is basically correct by using 2 (two) charges, namely Article 112 Paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics , and Article 127 Paragraph (1) letter a of the Law. RI. No 35 of 2009 on Narcotics. Among the elements of the two articles which the public prosecutor charges, which is legally proven and convincingly guilty is Article 127 Paragraph (1) letter a of the Law. RI. No 35 of 2009 on Narcotics. Where the deeds and the elements of the Article match each other. It is hoped that the government and law enforcers will be more assertive in imposing sanctions on narcotics abusers in order to provide a deterrent effect by revising the law on narcotics abuse sanctions.