Aspek Hukum Tindak Pidana Penipuan dalam Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Medan (Studi putusan No.872/Pid.B/2019/PN.Mdn)

Abstract

Penipuan itu sendiri adalah sebuah kebohongan yang di buat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain. Kasus penipuan akhir-akhir ini semakin marak di Indonesia dengan berbagai modus-modus dilakukan untuk menipu misalnya, penipuan yang berkedok lowongan pekerjaan aparatur sipil negara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan calon aparatur sipil negara di Kota Medan dan bagaimana upaya penanggulangan penipuan terhadap calon aparatur sipil negara di Kota Medan. Metode penelitian menggunakan jenis hukum yuridis normatif. Sifat penelitian yang dipakai deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan terdiri dari wawancara, dan pengamatan. Analisis data yang digunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan calon aparatur sipil negara di Kota Medan telah memberikan sanksi sesuai Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap para pelaku. Namun pada kasus penipuan dalam penerimaan aparatur sipil negara efektif diterapkan karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP sudah tepat, hal itu sesuai dan telah didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti dan surat keterangan terdakwa. Upaya penanggulangan penipuan terhadap calon aparatur sipil negara di Kota Medan berupa preventif dan represif. Upaya preventif, upaya yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan penipuan yaitu berupa sosialisasi atau pemberitaan diberbagai media cetak maupun visual dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang melakukan proses seleksi calon aparatur sipil negara. Upaya yang kedua adalah upaya represif, yaitu tindakan yang dilakukan pihak aparat setelah terjadinya tindak pidana dengan menindaklanjuti setiap laporan penipuan yang terjadi dan memberikan sanksi yang tegas kepada setiap pelaku tindak pidana penipuan calon aparatur sipil negara. Deception itself is a lie that is created for personal gain but harms others. Fraud cases have recently become more prevalent in Indonesia with various methods used to deceive, for example, fraud under the guise of job vacancies in the state civil servants. The problem in this research is how the legal arrangements for the criminal act of fraud of candidates for state civil servants in the city of Medan and how to tackle fraud against candidates for state civil servants in the city of Medan. The research method used is normative juridical law. The nature of the research used is descriptive analysis. The data collection technique used literature study and field study consisting of interviews and observations. Data analysis used qualitative analysis. The results of the research obtained are that the legal arrangements for criminal acts of fraud by the prospective state civil servants in Medan City have imposed sanctions in accordance with Article 378 of the Criminal Code (KUHP) against the perpetrators. However, in cases of fraud in the admission of state civil servants it is effectively applied because the defendant is legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act of fraud as stipulated in Article 378 of the Criminal Code is correct, it is appropriate and has been based on facts at trial, valid evidence in the form of testimony of witnesses, evidence and statement of the defendant. Efforts to tackle fraud against candidates for state civil servants in Medan City are in the form of preventive and repressive measures. Preventive measures, efforts made prior to the occurrence of a fraud crime, namely in the form of socialization or reporting in various print and visual media and coordinating with related agencies that carry out the selection process for candidates for state civil servants. The second effort is repressive measures, namely actions taken by the authorities after the occurrence of a criminal act by following up on any reports of fraud that have occurred and imposing strict sanctions on every criminal act of fraud as a candidate for state civil servants.