Penegakan Hukum Tindak Pidana dalam Perdagangan Satwa yang Dilindungi di Kawasan Hutan di Sumatera Utara (Studi Putusan No.800/Pid.B/LH/2019/PN.Mdn)

Abstract

Indonesia merupakan negara dengan endemisme (tingkat endemik) yang tinggi. Diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di indonesia, walaupun luas indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia. Upaya perlindungan terhadap kekayaan tersebut juga telah dilakukan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi pentingnya melakukan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem alam agar tetap terjaga. Skripsi ini menggunakan suatu kajian kepustakaan dan metode penulisan skripsi yang yuridis normatif dalam mengkaji suatu literatur dalam arti mengkaji suatu literatur dan perundang-undangan yang ada. Secara sistematika skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang menguraikan fakta-fakta maupun analisis hukum terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi. Penulisan skripsi ini juga menganalisis putusan Pengadilan Negeri Medan tentang perdagangan satwa trenggiling dengan nomor register 800/Pid.B/LH/2019/PN-Mdn.Kajian dalam penulisan skripsi ini membahas aspek-aspek hukum pidana secara umum dan kaitannya dengan penerapan penegakan hukum pidana. Pokok-pokok bahasan dan kajian tersebut kemudian diimplementasikan kembali dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi melalui analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut diatas. Permasalahan yang menjadi bahasan utama dalam skripsi ini adalah apakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi telah efektif dan menimbulkan efek jera terhadap pelaku tersebut jika dikaitkan dengan vonis yang telah dijatuhkan Majelis Hakim kepada para terdakwa. Hasil pembahasan skripsi ini berfokus pada tidak sesuainya putusan hakim terhadap kasus yang sama terkait dengan perdagangan satwa trenggiling. Pada perkara 800/Pid B/LH/2019/PN Mdn majelis hakim memvonis terdakwa pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda 50 pidana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan. Indonesia is a country with high endemism (endemic level). It is estimated that as many as 300,000 species of wild animals or about 17% of the world's animals are found in Indonesia, even though Indonesia's area is only 1.3% of the world's land area. Efforts to protect this wealth have also been carried out with the establishment of Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Living Natural Resources and their Ecosystems. The background of the writing of this thesis is the importance of enforcing criminal law against the perpetrators of criminal acts of trafficking in protected wildlife in order to maintain the balance of the natural ecosystem so that it is maintained. This thesis uses a literary study and a juridical normative thesis writing method in reviewing a literature in the sense of examining existing literature and legislation. Systematically, this thesis consists of 5 (five) chapters describing the facts and legal analysis related to law enforcement against protected wildlife traffickers. The writing of this thesis also analyzes the decision of the Medan District Court regarding the pangolin trade with register number 800 / Pid.B / LH / 2019 / PN-Mdn. The study in writing this thesis discusses aspects of criminal law in general and its relation to the implementation of criminal law enforcement. . These topics and studies were then re-implemented by enforcing criminal law against the protected wildlife traffickers through an analysis of the Medan District Court's decision above. The main issue that becomes the main discussion in this thesis is whether the enforcement of the criminal law against the protected wildlife traffickers has been effective and has a deterrent effect on the perpetrator if it is related to the verdict that has been handed down by the Panel of Judges to the defendants. The results of this thesis discussion focuses on the incompatibility The judge's decision on the same case related to the pangolin trade. In the case 800 / Pid B / LH / 2019 / PN Mdn, the panel of judges sentenced the defendant to 1 (one) year and 6 (six) months imprisonment and a fine of 50 fines not paid must be replaced with 3 (three) months imprisonment.