Tinjauan Yuridis Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Pembiayaan Pembelian Kendaraan Mobil (Studi Putusan Nomor: 160/Pdt.G/2017/PN.Ptk)

Abstract

Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurispudensi. Jaminan fidusia telah mengalami perkembangan yang cukup berarti misalnya menyangkut kedudukan para pihak. Sehubungan dengan penjaminan ini, apa yang harus dilakukan oleh kreditur apabila debitur melalaikan kewajibannya atau cidera janji (wanprestasi). Dan jika kreditur memenuhi semua kewajibannya pada saat pelunasan utang, maka dalam peristiwa seperti itu kreditur bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi telah memberikan penafsiran hukum bahwa kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia tidak dapat diberlakukan secara langsung, namun digantungkan pada suatu keadaan tertentu, yaitu kesepakatan cidera janji atau wanprestasi antar kreditur dan debitur, dan juga kesediaan debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia dengan sukarela. Dan oleh karena itu keputusan ini memberikan dampak kepada kreditur karena seharusnya Jaminan Fidusia mempunyai sifat mudah dalam eksekusi apabila debitur wanprestasi (Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UU No. 42/1999), akan tetapi pada saat ini apabila debitur menolak bekerjasama, maka kreditur harus memperoleh putusan pengadilan lebih dahulu sebelum melakukan eksekusi jaminan fidusia. Fiduciary security has been used in Indonesia since the Dutch colonial era as a form of guarantee that was born from jurisprudence. Fiduciary security has undergone significant developments, for example regarding the position of the parties. In connection with this guarantee, what should be done by the creditor if the debtor defaults on his obligations or in default (default). And if the creditor fulfills all of his obligations at the time of repayment of the debt, then in such an event the creditor can carry out his execution on fiduciary collateral objects. Therefore the Constitutional Court has provided a legal interpretation that the executorial power of the Fiduciary Guarantee Certificate cannot be enforced directly, but depends on certain circumstances, namely agreement of default or default between creditors and debtors, as well as the willingness of the debtor to submit the object of the fiduciary guarantee voluntarily. And therefore this decision has an impact on creditors because the Fiduciary Guarantee should have an easy character in execution if the debtor is in default (Explanation of Article 15 Paragraph (3) of Law No. 42/1999), but at this time if the debtor refuses to cooperate, then the creditor must obtain a court decision before executing the fiduciary guarantee.