Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang)

Abstract

Tanah memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena tanah menjadi suatu kebutuhan yang pokok pada kehidupan manusia. Dalam kehidupan manusia sehari-hari sering terjadi perselisihan dan terjadi pertumpahan darah yang disebabkan oleh sengketa tanah, hal ini diketahui berawal dari adanya keberatan suatu hak atas tanah, mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa pertanahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan hukum dalam melaksanakan mediasi. Bagaimana peran Kantor Pertanahan Dalam Menyelesaikan Sengketa tanah secara mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. Apa saja kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten deli Serdang dalam melaksanakan mediasi dalam sengketa pertanahan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris, yaitu suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif juga melihat pada penerapannya atau praktek di lapangan dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang penyelesaian sengketa tanah secara secara mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. Dari hasil penelitian bahwa pengaturan hukum yang mengatur penyelesaian sengketa melalui mediasi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dan juga berpedoman pada Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 Juknis Nomor 05/Juknis/D.V/2007. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang mempunyai peran sebagai mediator yang membantu para pihak dalam memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari hal-hal yang dianggap penting bagi mereka. Berbagai kendala yang merintangi pelaksanaan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang yaitu ketidakhadiran para pihak yang bersengketa, tidak ada itikad baik dari masing-masing pihak yang bersengketa, perbedaan kemampuan dan pendidikan diantara para pihak, aturan yang dianggap memperlambat proses penyelesaian sengketa. Land has a very important meaning in human life, because land becomes a basic need in human life. In everyday human life disputes often occur and bloodshed occurs due to land disputes, this is known to begin with an objection to a right to land, mediation is expected to resolve land disputes in accordance with applicable regulations. The formulation of the problem in this research is how the legal arrangements in carrying out mediation. What is the role of the Land Office in Settling mediated land disputes at the Deli Serdang District Land Office. What are the obstacles faced by the Deli Serdang District Land Office in carrying out mediation in land disputes. The method used is an empirical juridical approach. Juridical empirical, which is a study besides looking at the positive legal aspects also look at the application or practice in the field in this case the approach is used to analyze qualitatively about the resolution of land disputes in mediation at the Deli Serdang District Land Office. The results of this research that the legal arrangements governing dispute resolution through mediation are carried out based on the Regulation of the Minister of Agrarian / Head of Land Agency Number 11 of 2016 concerning Settlement of Land Cases and also guided by Decree of the Head of National Land Agency Number 34 of 2007 Technical Guideline Number 05 / Juknis / D.V / 2007. The Deli Serdang District Land Office has a role as a mediator who helps the parties in understanding each other's views and helps find things that are considered important to them. Various obstacles that hinder the implementation of mediation at the Deli Serdang District Land Office are the absence of the parties to the dispute, there is no good faith from each party to the dispute, differences in ability and education between the parties, rules that are considered to slow down the process of dispute resolution.