Eksistensi Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka dalam Kasus Tindak PIdana Pencurian (Studi Putusan No.60/Pid-Pra/2019/Pn.Mdn)

Abstract

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan penerapan hukum positif, suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi saat ini. sistem pengumpulan data yaitu dengan metode penelitian kepustakaan dan wawancara dengan Hakim atau Paniter Pengadilan Negeri Medan. Kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini adalah proses permohonan prapradilan yang sesuai dengan undang-undang hukum acara pidana adalah dengan Proses pengajuan praperadilan bisa kita lihat pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 78 ayat (2) KUHAP). Acara pemeriksaan praperadilan dijelaskan dalam pasal 82 ayat (1) KUHAP, proses penangkapa berdasarkan putusan nomor 60/Pid-Pra/2019/PN.MDN. Penahanan menetapkan Para Pemohon Sebagai tersangka tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mengikat, pertimbangan hakim memutus putusan nomor 60/Pid-Pra/2019/PN.Mdn. Pelapor tidak mempunyai legal standing selaku pelapor dalam perkara a quo, Tidak cukup bukti permulaan dalam menetapkan status pemohon I dan pemohon II sebagai tersangka, dan tidak dilakukan pemanggilan atau pemeriksaan pendahulu terhadap calon tersangka. While the research method used is descriptive research, namely research that seeks to describe the application of positive law, a symptom, events, and events that occur at this time. Data collection system is the method of literature research and interviews with judges or clerk of the Medan District Court. The conclusion drawn in this study is that the pretrial application process in accordance with the criminal procedure law is the pretrial filing process, we can see in Article 1 number 10 of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law and Article 78 paragraph (2) Criminal Procedure Code). The pretrial examination procedure is described in article 82 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, the process of arresting people based on decision number 60 / Pid-Pra / 2019 / PN.MDN. Detention determined the Petitioners As the suspect did not have legal force to bind, the judge's consideration decided decision number 60 / Pid-Pra / 2019 / PN.Mdn. The reporter does not have legal standing as the reporter in the a quo case. There is insufficient preliminary evidence in determining the status of Petitioner I and Petitioner II as suspects, and no summons or predecessor examinations are made of prospective suspects.