Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Medan)

Abstract

Penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis normative, dilakukan dengan cara membaca beberapa literature berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber teoritis ilmiah yang berhubungan dengan Tindak Pidana Korupsi yang berhadapan dengan hukum dan penelitian lapangan dilakukan di Pengadilan Negeri Medan. Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan Teknik wawancara. Dari hasil penelitian menunjukkan Bahwa Bentuk Penyalahgunaan Dana Desa dalam Tindak Pidana Korupsi sangat beragam yaitu mulai dari Penggelapan, Penyalahgunaan Anggaran Dan Wewenang, Pungutan Liar, Penggelembungan (Mark-Up) Harga, Laporan Fiktif, Pemotongan Anggaran, Sampai Suap-Menyuap dan Penerapan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Medan. majelis hakim melakukan pertimbangan Yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari dakwaan Jaksa Penuntut, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, keterangan terdakwa dan lain sebagainya. Selain itu majelis hakim juga melakukan pertimbangan non-yuridis yang didasarkan pada latar belakang terdakwa, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa hendaknya pelaku Tindak Pidana Korupsi diberikan hukuman yang lebih memberatkan, demi menciptakan efek jera terhadap para koruptor. This research is a literature research and field research using a normative juridical approach, carried out by reading several literatures in the form of scientific books, laws and regulations as well as scientific theoretical sources related to Corruption Crimes against the law and field research is carried out. at the Medan District Court. In collecting the required data, the writer uses interview technique. The results of the research show that the forms of misuse of village funds in corruption are very diverse, ranging from embezzlement, abuse of budgets and authority, illegal levies, price mark-ups, fictional reports, budget cuts, to bribery and the application of laws against Misuse of Village Funds in Corruption in Decision Number 1 / Pid.Sus-TPK / 2019 / PN.Medan. The panel of judges conducts juridical considerations based on trial facts obtained from the indictment of the prosecutor, witness testimony, expert testimony, evidence, testimony of the defendant and so on. In addition, the panel of judges also carried out non-juridical considerations based on the background of the defendant, the consequences of the actions of the defendants should the perpetrators of Corruption be given more burdensome sentences, in order to create a deterrent effect on corruptors.