Analisis Yuridis Putusan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Kepala Kantor BRI Cabang Katamso Medan (Studi Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mdn)

Abstract

Masalah yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah terkait bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Medan, pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Medan, tujuan penelitian untuk mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, untuk mengetahui sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdsarkan putusan Nomor 33/Pid. Sus-TPK /2019/PN. Medan, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 33/Pid. Sus-TPK /2019/PN.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, teknik pengumpulan data, menggunakan penelitian kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah dengan penjara Pidana mati Pasal 2 ayat (2), Pidana penjara, Pidana tambahan, sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Medan pidana kepada Terdakwa Anton Suhartanta oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 33/Pid. Sus-TPK /2019/PN terpenuhinya unsur-unsur Setiap Orang, Secara melawan hukum, Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan (Pasal 2 UU Tipikor), menerima suap. The problem that the authors found in this study is related to the form of law enforcement against perpetrators of corruption, sanctions against perpetrators of corruption based on decision Number 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Medan, consideration of judges in deciding case Number 33/Pid Sus-TPK/2019/PN.Medan, the aim of research is to find out the form of law enforcement against perpetrators of corruption, to determine the sanctions against the perpetrators of criminal acts of corruption based on decision Number 33/Pid.Sus-TPK /201/PN.Medan, to find out the judge's consideration in deciding case Number 33/Pid. Sus-TPK/2019/PN The research method used is normative juridical research, data collection techniques, library research and interviews with related parties. The conclusion in this study is that the form of law enforcement against perpetrators of criminal acts of corruption is the imprisonment for death penalty Article 2 paragraph (2), imprisonment, additional punishment, sanctions against the perpetrators of corruption based on decision Number 33 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Medan was sentenced to the Defendant Anton Suhartanta. Therefore, with imprisonment of 4 (four) years, and a fine of Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiah), the judge's consideration in deciding case Number 33 / Pid. Sus-TPK / 2019 / PN Fulfillment of the elements of Everyone, Unlawfully, Conducting an act of enriching oneself or another person or a corporation, Which can harm state finances or the country's economy, As a person who does, who orders to do, who participates committing (Article 2 of the Corruption Act), accepting bribes.