Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hgb Yang Berakhir Haknya Menjadi Tanah Yang Dikuasai Langsung Oleh Negara

Abstract

Berakhir atau hapusnya HGB mengubah status tanah yang sebelumnya melekat pada pemegang HGB, beralih kepada pihak yang berhak sesuai dengan status tanah awal sebelum adanya HGB tersebut, baik itu kepada Negara, atau kepada pemegang Hak Pengelolaan, atau kepada pemegang Hak Milik, sesuai dengan Pasal 36 PP 40/1996. Hapusnya HGB tersebut menimbulkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang HGB. Apabila Hak Guna Bangunan atas tanah Negara hapus dan tidak diper- panjang atau tidak diperbaharui, maka bekas pemegang Hak Guna Bangunan wajib membongkar bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanahnya kepada Negara dalam keadaan kosong selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun sejak hapusnya Hak Guna Bangunan. Dalam hal bangunan masih diperlukan, maka bekas pemegang hak diberikan ganti rugi yang bentuk dan jumlahnya diatur oleh peraturan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran BPN dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah?, Bagaimana kedudukan pemerintah terhadap tanah yang melekat diatasnya Hak Guna Bangunan yang sudah berakhir? Dan Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Guna Bangunan diatas Tanah Negara?. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mempergunakan sumber data sekunder. Analisis hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Penelitian ini mendapatkan hasil pertama, bahwa Peran BPN dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah adalah sebagai Lembaga Pemerintah yang memiliki otoritas/kewenangan mengadakan pendaftaran tanah bagi masyarakat yang dilakukan dengan cara sistemik dan sporadik (perorangan). Kedua, Kedudukan pemerintah terhadap tanah yang melekat diatasnya Hak Guna Bangunan yang sudah berakhir jika melihat pada ketentuan UUPA, maka dengan berakhirnya hak atas tanah berupa HGU, HGB, dan Hak Pengelolaan maka status tanah tersebut dinyatakan menjadi tanah negara. Akan tetapi satu sisi, terdapat pandangan bahwa bekas pemegang hak tidak memiliki hak atas HGB,HGU, dan Hak Pengelolaan tersebut dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai. Sementara itu, pada sisi lain terdapat pandangan bahwa bekas pemegang hak masih mempunyai hak atas bekas HGU dan HGB tersebut sebagaimana selama ini menjadi pegangan bagi otoritas pertanahan. Otoritas pertanahan berpendapat bahwa meskipun hak atas tanah berakhir, namun masih terdapat hubungan hukum antara bekas pemegang hak atas tanah dan tanahnya. Ketiga, bahwa Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Guna Bangunan diatas Tanah Negara adalah dengan perjanjian antara pemerintah selaku pihak yang menguasai tanah dan pihak lain yang memegang hak guna bangunan, dan juga HGB didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional. The ending or deletion of the HGB changes the status of the land that was previously attached to the holder of the HGB, switches to the party entitled to the initial land status before the existence of the HGB, either to the State, or to the holder of Management Rights, or to the holders of Proprietary Rights, in accordance with Article 36 PP 40/1996. The abolition of the HGB creates obligations that must be fulfilled by the holders of the HGB. If the Right to Build on State land is deleted and not extended or not renewed, the former holder of the Right to Build is obliged to dismantle the building and objects on it and surrender the land to the State in an empty state not later than one year after removal of Building Use Rights. In the event that buildings are still needed, then the former right-holders are given compensation in the form and amount regulated by regulations. The problem in this study is How is the Role of BPN in the implementation of Government Regulation Number 24 of 1997 regarding Land Registration? And what about legal protection for holders of building rights on state land? The research method used is normative juridical using secondary data sources. The legal analysis used is a qualitative analysis to answer the problems raised. This study gets the first result, that the role of BPN in the implementation of Land Registration is as a Government Institution that has the authority / authority to hold land registration for the community which is carried out in a systemic and sporadic (individual) way. Second, the Government's position on the land attached to it is the Right to Building that has expired if it looks at the provisions of the LoGA, then with the termination of land rights in the form of HGU, HGB, and Management Rights, the status of the land is declared to be state land. However, on the one hand, there is a view that former rights holders do not have rights to the HGB, HGU, and Management Rights by referring to Government Regulation No. 40 of 1996 concerning HGU, HGB and Right to Use. Meanwhile, on the other hand there is a view that the former right-holders still have the rights to the former HGU and HGB as so far as they hold the land authority. The land authority believes that although land rights expire, there is still a legal relationship between the former land rights holders and their land. Third, that the Legal Protection of Building Use Rights Holders on State Land is by agreement between the government as the party that controls the land and other parties holding the building use rights, and also the HGB is registered with the National Land Agency.