Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Merek (Studi Putusan No. 2590/Pid.B/2018/PN.Mdn)

Abstract

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelanggaran Merek dapat berupa perdata maupun pidana dengan maraknya tindakan pelanggaran terhadap Merek saat ini upaya penanggulangan melalui kebijakan pidana (penal policy) diharapkan bisa memberikan efek jera pada para pelaku pelanggaran terhadap Merek. Namun fakta yang terjadi hukuman yang diberikan kepada para pelaku pelanggaran merek masih cukup ringan sehingga tindak pidana pelanggaran terhadap Merek masih tetap mengalami peningkatan. Berdasarkan latar belakang penelitian ini menghasilkan tiga (3) permasalahan yang di bahas, yakni: 1) Bagaimana pengaturan hukum mengenai perbuatan pelanggaran hak atas Merek di Indonesia? 2) Bagaimana Pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran hak atas Merek di dalam Putusan Nomor : 2590/Pid.B/2018/PN.Mdn? 3) Apa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelanggaran hak atas Merek dalam putusan Nomor : 2590/Pid.B/2018/PN.Mdn?. Adapun metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yakni menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif menelaah semua peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Merek. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara library research dan field research. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Aturan Hukum mengenai pelanggaran hak atas Merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 100 – Pasal 102. 2) Pertanggungjawaban pidana pelanggaran hak atas Merek dalam Putusan Nomor : 2590/Pid.B/2018/PN.Mdn Majelis Hakim memutuskan pelaku terbukti bersalah melanggar Pasal 100 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan menjatuhkan hukuman 6 (enam) bulan dan masa percobaan 1 (satu) Tahun dan membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan. 3) Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pelanggaran hak atas merek dalam putusan Nomor : 2590/Pid.B/2018/PN.Mdn berdasarkan dakwaan Jaksa, tujuan pemidanaan, hal- hal yang meringankan dan memberatkan serta aplikasi teori-teori yang berkaitan dengan dasar pertimbangan Hakim sebagai dasar Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Hukum. Criminal liability for the perpetrators of trademark infringement can be civil or criminal, with the current rampant acts of infringement on the mark, the current countermeasures through a criminal policy (penal policy) are expected to provide a deterrent effect on the perpetrators of infringement of the mark. However, the fact is that the punishment given to the perpetrators of trademark infringement is still light enough so that the crime of violating the mark is still increasing This study dealt with at least 3 matters focuses on: 1) What are the legal arrangements regarding violations of trademark rights in Indonesia? 2) What is the criminal liability for violation of rights to trademarks under adjudication No. 2590/Pid.B/2018/PN.Mdn? 3) What is the basis for the judge's consideration in imposing criminal sanctions on violations of rights to trademarks under adjudication No. 2590/Pid.B/2018/PN.Mdn?. This study is a normative juridical research with an analitical description method. This study adopted a library law research in this case is to study the criminal act of trademark infringement, law principles as well as law ruling that correlated with the topic. In collecting the data, still adopted field research as well as. Based on this research, it can be concluded as follows: 1) The rule of law regarding violation of rights to trademarks in Indonesia is regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, Article 100 – Article 102. 2) Criminal liability for violations of rights to trademarks under adjudication No. 2590/Pid.B/2018/PN.Mdn The Panel of Judges decided that the perpetrator was found guilty of violating Article 100 paragraph 2 of the Republic of Indonesia Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications and sentenced him to 6 (six) months and probation 1 (one) year threatened and with amount Rp. 5.000.000,- (five million rupiah) subsidiary 3 (three) months in prison. 3) The basis of the judge's consideration in imposing criminal sanctions for violation of trademark under adjudication No. 2590/Pid.B/2018/PN.Mdn based on the prosecutor's indictment, the purpose of punishment, mitigating and aggravating matters as well as the application of theories related to the basis of the judge's consideration as the basis for legal certainty, expediency and legal justice.