Peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gayo Lues dalam Penyelenggaraan Lingkungan Sehat Perumahan bagi Masyarakat Kecamatan Kutapanjang

Abstract

Salah satu tugas pembangunan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Gayo Lues adalah menciptakan lingkungan sehat perumahan melalui kegiatan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu. Pembangunan rumah layak huni telah dilaksanakan di Kecamatan Kutapanjang, dalam pelaksanaannya menghadapi berbagai persoalan diantaranya keterbatasan kesediaan anggaran daerah dan adanya aduan dari masyarakat yang merasa berhak menerima tetapi belum mendapatkan bantuan rumah layak huni. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana peran Dinas Perkim Kab. Gayo Lues dalam penyelenggaraan lingkungan sehat perumahan bagi masyarakat kecamatan Kutapanjang? Apa saja kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan lingkungan sehat perumahan bagi masyarakat? Penelitian bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Peran Dinas Perkim Kab. Gayo Lues dalam penyelenggaraan lingkungan sehat perumahan bagi masyarakat dan mengkaji serta menganilisis kendala yang dihadapinya. Metode penelitian yang di gunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif dan teori analisis yang digunakan adalah teori Peran Biddle and Thomas. Instrument pengambilan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini adalah : Peran Dinas Perkim Kab. Gayo Lues dalam penyelenggaraan lingkungan sehat perumahan bagi masyarakat belum terlaksana secara efektif. Hal ini dilihat dari indikator : 1. Harapan : Masyarakat kurang mampu dikecamatan Kutapanjang belum dapat semua terpenuhi, 2. Norma : Pelaksanaan program rumah layak huni dilaksanakan melalui Surat Keputusan Bupati Kabupaten Gayo Lues dan didukung tersedianya anggaran tahun 2021, 3. Wujud Perilaku Penyelenggara : Dalam penentuan skala prioritas sasaran masih terjadi KKN, 4. Penilaian dan Sanksi : Penilaian sasaran sudah berdasarkan SOP dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Rekomendasi dari penelitian ini yaitu: 1. Agar pemerintah daerah Kab. Gayo Lues meningkatkan jumlah anggaran untuk membangun rumah layak huni. 2. Dalam menetapkan sasaran penerima bantuan agar dilakukan tidak berdasarkan KKN. One of the development tasks at the Department of Housing and Settlement Areas (Perkim) of Gayo Lues Regency is to create a healthy housing environment through the construction of livable houses for underprivileged communities. The construction of livable houses has been carried out in Kutapanjang District, in its implementation it faces various problems including limited availability of local budgets and complaints from people who feel they have the right to receive but have not received housing assistance. The formulation of the problem in this study is: What is the role of the District Perkim Office. Gayo Lues in organizing a healthy housing environment for the people of Kutapanjang sub-district? What are the obstacles faced in the implementation of a healthy housing environment for the community? This study aims to examine and analyze the role of the District Perkim Office. Gayo Lues in organizing a healthy housing environment for the community and studying and analyzing the obstacles it faces. The research method used is descriptive qualitative research and the analytical theory used is the theory of the role of Biddle and Thomas. The data collection instruments were observation, interviews and documentation, while the data analysis used descriptive analysis. The results of this study are: The role of the District Perkim Office. Gayo Lues in the implementation of a healthy housing environment for the community has not been implemented effectively. This can be seen from the indicators: 1. Expectations: The underprivileged communities in Kutapanjangsub-district have not been able to fulfill all of them, 2. Norms: The implementation of the livable housing program is carried out through the Decree of the Regent of Gayo Lues Regency and supported by the availability of the 2021 budget, 3. Behavior of the Organizer: In determining the priority scale of targets, KKN still occurs. 4. Assessment and Sanctions: The target assessment is based on SOPs and is determined by a Regional Head Decree. Recommendations from this research are: 1. So that the local government of Kab. Gayo Lues increased the amount of the budget to build livable houses. 2. In determining the target recipients of assistance so that it is not based on KKN.