Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal di Indonesia Bagi Warga Negara Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan)

Abstract

Warga Negara Asing yang berada di Indonesia dapat memberikan dampak positif dan negatif. Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia wajib memiliki izin tinggal dan memperpanjangnya bila diperlukan. Jika tidak diperpanjang maka terjadi penyalahgunaan terhadap izin tinggal yang memiliki akibat hukum bagi palanggarnya. Penegakan hukum wajib dilakukan demi mewujudkan kedaulatan negara, sekalipun terdapat pertimbangan hukum, sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam menegakkannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan hukum, penegakan hukum beserta kendala yang dialami kantor imigrasi kelas I Khusus TPI Medan dalam melakukan penegakan hukum terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah metode dukungan data empiris. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan mengumpulkan data primer sebagai sumber pertama dengan melalui hasil empiris yang diperoleh melalui wawancara. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang menganalisis sesuatu yang dilakukan dengan cara tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum dan diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain. Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat pengaturan yang mengatur tentang izin tinggal dan penyalahgunaannya, penegakan hukum yang dilakukan dapat berupa penegakan hukum pidana dan penegakan hukum administrasi hanya saja terdapat kendala yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal di Kota Medan yaitu (i) masalah koordinasi dengan kedutaan, (ii) masalah teknis di bagian pariwisata, dan (iii) masalah biaya yang perlu dikeluarkan dalam hal melakukan tindakan administratif keimigrasian yaitu deportasi yang mana didalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan tidak terdapat mata anggaran untuk mengeluarkan paksa seseorang yang melakukan pelanggaran Keimigrasian. Foreign citizens residing in Indonesia can have both positive and negative impacts. Foreign citizens living in Indonesia are required to have a residence permit and extend it if necessary. If it is not extended, there will be an abuse of the residence permit which has legal consequences for the violator. Law enforcement must be carried out in order to realize state sovereignty, even though there are legal, social, political, economic and cultural considerations in enforcing it. The problems in this study are legal regulation, law enforcement and the obstacles experienced by the Medan Class I immigration office in carrying out law enforcement against foreign citizens who abuse their residence permits in Indonesia. The research method in this paper is the method of supporting empirical data. Empirical legal research is carried out by collecting primary data as the first source through empirical results obtained through interviews. This research is a descriptive analysis that analyzes something that is done in a way that is not out of the scope of the problem and is based on a theory or concept that is general in nature and is applied to explain a set of data, or shows a comparison or relationship between a set of data and another set of data. Based on the results of this study, there are regulations governing residence permits and their misuse, law enforcement can be in the form of criminal law enforcement and administrative law enforcement, only there are obstacles faced by the Immigration Office Class I Special TPI Medan in carrying out law enforcement against foreign nationals who abusing the residence permit in Medan City, namely (i) coordination problems with the embassy, (ii) technical problems in the tourism department, and (iii) costs that need to be incurred in terms of carrying out immigration administrative actions, namely deportation which is in the Budget Usage List (DIPA). ) The Immigration Office Class I Special TPI Medan does not have a budget item for forcibly releasing someone who commits an Immigration violation.