Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Permohonan dari Status Wali Pengampu (Studi Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Nomor 137/Pdt.P/2019/PN.Mdn)

Abstract

Bercermin pada kewajiban orang tua terhadap anak yaitu terdapat dalam Pasal 45 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai Ketentuan Pengaturan Mengenai Pengampuan didalam KUHPerdata, Akibat Hukum Terhadap Wali Pengampuh Dan Orang Yang di bawah Pengampuan dan Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Kedudukan Wali Pengampu dalam Penetapan Pengampuan di PN Medan Kelas 1A dalam menetapkan Pengampuan. Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana. Hasil dari penelitian ini adalah Ketentuan Pengaturan Mengenai Pengampuan didalam KUHPerdata adalah Ketentuan Pengaturan Mengenai Pengampuan didalam KUHPerdata adalah Diatur dalam Pasal 433 KUHPerdata. Akibat Hukum Terhadap Wali Pengampuh Dan Orang Yang di bawah Pengampuan Bahwa apabila seseorang yang melakukan perbuatan hukum maka tindakan tersebut akan diselesaikan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia sesuai dengan dibawah pengampuan. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Kedudukan Wali Pengampu dalam Penetapan Pengampuan di PN Medan Kelas 1A dalam menetapkan Pengampuan yaitu bahwa dari penetapan majelis hakim untuk mengalihkan kedudukan agunan dalam wali pengampuan sampai kurandus sembuh dari penyakitnya. The problems discussed in this thesis are about the Provisions on Amnesty in the Civil Code, Legal Consequences Against Amnesty Guardians and People Under Amnesty and Judge's Consideration in Determining the Position of Amnesty Guardians in Amnesty in PN Medan Class 1A in setting Amnesty. The type of research in this thesis is normative juridical, which is a research method that examines the study of documents, which uses various secondary data such as legislation, court decisions, legal theory and can also be the opinion of scholars. The result of this research is that the Regulatory Provisions on Amnesty in the Civil Code are the Regulations on Amnesty in the Civil Code are Regulated in Article 433 of the Civil Code. Legal Consequences Against the Amnesty Guardians and Persons Under Amnesty That if a person commits an act of law then the action will be resolved in accordance with the laws in force in Indonesia in accordance with the amnesty. Judges' Considerations in Determining the Position of the Amnesty Guardian in the Determination of Amnesty in PN Medan Class 1A in setting the Amnesty is that from the determination of the panel of judges to transfer the position of the collateral in the amnesty guardian until the skinny recovers from his illness.