Implementasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Praktik Gadai Swasta di Kota Medan Studi pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara

Abstract

Tingginya perkembangan praktik gadai swasta di Kota Medan , seperti kawasan padangbulan dapat menimbulkan permasalahan hukum yang perlu dibahas secara tidak langsung perusahaan gadai yang belum terdaftar dan mendapat izin usaha berdasarkan POJK Usaha Pegadaian yang artinya praktik usaha gadai swasta tersebut tidak memiliki kepastian hukum, berpotensi lebih tinggi untuk melakukan kecurangan dan merugikan masyarakat perlu adanya pengawasan dari OJK terhadap lembaga gadai swasta. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk implementasi pengawasan OJK Regional 5 terhadap praktik gadai swasta di Kota Medan? dan bagaimana akibat hukum terhadap praktik gadai swasta di Kota Medan yang tidak memiliki izin?Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan OJK dan pegadaian. Hasil pembahasan yang diperoleh adalah pengawasan secara off-site dan pengawasan secara one site (pemeriksaan), belum diaturnya sanksi terhdap praktik gadai swasta yang tidak memiliki izin, dan OJK saat ini hanya memberikan sanksi administratif berupa peringatan terhadap praktik gadai swasta yang tidak memiliki izin untuk segara mendaftarkan usahanya dalam jangka waktu 90 hari atau per 3 bulan dan juga sosialisasi terhadap masyarakat. Untuk mengoptimalkan pengawasan OJK Regional 5 perlu penambahan SDM di bidang pengawasan dan harus ada ketentuan regulasi yang jelas terhadap gadai swasta yang tidak memiliki izin sehingga konsumen tidak dirugikan oleh pelaku usaha gadai yang tidak memiliki izin. Private pawning practices in Medan City, such as the Padangbulan area can cause legal problems that need to be discussed indirectly by pawn companies that have not been registered and have received business licenses based on the POJK for Pegadaian Business, which means that the private pawn business practice does not have legal certainty, has a higher potential to commit fraud. fraud and harm to the public, it is necessary to have supervision from the OJK on private pawning institutions. The formulation of the problem in this research is what is the form of implementation of Regional 5 OJK supervision on private pawning practices in Medan City? and what are the legal consequences for private pawning practices in Medan City that do not have a permit? The type of research used is normative juridical, namely the type of research carried out by studying the laws and regulations related to OJK and pawnshops. The results of the discussion obtained are off-site supervision and one-site supervision (inspection), sanctions have not been regulated for private pawning practices that do not have permits, and OJK currently only provides administrative sanctions in the form of warnings against private pawning practices that do not have a permit to do so. immediately register his business within 90 days or every 3 months and also socialize to the community. To optimize the supervision of OJK Regional 5, it is necessary to add human resources in the field of supervision and there must be clear regulatory provisions for private pawnshops that do not have permits so that consumers are not harmed by unlicensed pawn business actors.