Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Berupa Pemalsuan Akta Nikah Sebagai Dasar Pembuatan Akta Kelahiran Anak (Studi Putusan Nomor 670/Pdt.G/2016/Pn Mdn)

Abstract

Akta kelahiran sangat perlu dimiliki oleh seorang anak karena dengan adanya akta kelahiran hak-hak anak dapat terlindungi. Namun dalam pembuatan akta kelahiran anak sering terjadi banyak masalah karena masih banyaknya perkawinan yang tidak didaftarkan atau nikah dibawah tangan (nikah siri). Permasalahan penulisan ini terletak pada perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan akta nikah sebagai dasar pembuatan akta kelahiran anak, serta pertimbangan hakim dalam memutuskan pemalsuan akta nikah sebagai dasar perbuatan melawan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif melalui pengkajian studi dokumen, menggunakan berbagai data seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, serta teori hukum. Selain studi dokumen, penelitian ini juga memakai teknik wawancara yang di lakukan dengan cara melakukan tanya jawab kepada hakim yang ada di Pengadilan Negeri Medan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, kemudian dihubungan dengan teori dan kaidah yang diperoleh dari study kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Hasil penelitian dan pembahasan ini adalah pengaturan yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan akta nikah dapat dilihat di dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 93 yaitu Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pertimbangan hakim dalammemutus pemalsuan akta nikah sebagai dasar perbuatan melawan hokum dapat dilihat dari bukti-bukti yang tertuang dalam putusan nomor 670/Pdt- G/2016/PN.Mdn serta berdasarkan Undang-Undang yang terkait. A child must have a birth certificate because a birth certificate can protect children's rights. However, in making child birth certificates, many problems often occur because there are still many marriages that are not registered or are married under hand (siri marriage).The problem of this writing lies in the unlawful act of falsifying the marriage certificate as the basis for making the child's birth certificate, as well as the judge's consideration in deciding the forgery of the marriage certificate as the basis for an unlawful act.The research method used in this research is juridical normative through the study of document studies, using various data such as statutory regulations, court decisions, and legal theory. In addition to document study, this research also used interview techniques which were conducted by conducting questions and answers to judges at the Medan District Court. The data obtained were analyzed qualitatively by paying attention to the facts in the field.The results of this research and discussion are regulations that regulate acts against the law in the form of falsification of a marriage certificate which can be seen in the Marriage Law Number 1 of 1974 as well as Law Number 23 of 2006 concerning Population. Administration Article 93, namely Every resident who deliberately falsifying letters and / or documents to the Implementing Agency in reporting Population and Important Events, shall be punished with imprisonment for a maximum of 6 (six) years and / or a maximum fine of Rp.50,000,000.00 (fifty million rupiah). The judge's consideration in deciding falsification of marriage certificates as a basis for illegal acts can be seen from the evidence contained in the decision number 670 / Pdt-G / 2016 / PN.Mdn as well as based on the related law.