Evaluasi Peran Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya Dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Kota Medan Dalam Menangani Organisasi Masyarakat

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan dalam penanganan Organisasi Masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi Organisasi masyarakat (Ormas) di Kota Medan serta apa kendala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Medan dalam melaksanakan pengawasan, pendaftaran, dan pembinaan dalam menangani Organisasi Masyarakat. Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan mengambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya dan data diperoleh dengan wawancara yaitu mendapatkan data dengan Tanya jawab dan berhadapan langsung dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan (Kesbangpol) Kota Medan dalam penanganan Organisasi Kemasyarakatan di kota Medan dengan melakukan fungsi Pendataan, Pembinaan dan pengawasan terhadap Ormas dan dilaksanakan oleh Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam Pengawasan terhadap Ormas Khususnya dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dan Administrasi Ormas Kota Medan. Pengawasan oleh Tim Verifikasi dan Administrasi hanya melingkupi Pengawasan terhadap Pendaftaran Ormas yang mana pelaksanaannya diwujudkan melalui evaluasi terhadap kegiatan pendaftaran Ormas dengan cara monitoring pendaftaran Ormas dan evaluasi laporan kegiatan Perkembangan Ormas. Pelaksanaan Mekanisme Pengawasan Ormas di Kota Medan Seyogyanya Pengawasan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dilakukan secara terencana dan sistematis, baik sebelum maupun sesudah terjadi pengaduan masyarakat. Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi oleh tim terpadu yang dimaksud dengan “monitoring dan evaluasi” adalah deteksi dini, peringatan dini, dan pencegahan dini. Pengawasan Ormas pada umumnya harus sudah dilaksanakan sesuai Permendagri Nomor 56 Tahun 2017. This study aims to see the execution in the handling of Community Organizations (Ormas) in Medan City and what is related to the National and Political Unity Agency (Kesbangpol) of Medan City in carrying out supervision, registration, and guidance in community organizations. The type of research that will be used in this research is descriptive method with qualitative data analysis, namely problem-solving procedures that are investigated by describing, describing the surroundings with the current research object based on the facts that appear or as they are and the data is obtained by interview, namely obtaining data with Question and answer and face to face with the source. The results showed that the role of the Field of Economic Resilience, Socioculture, and Community Organization (Kesbangpol) of Medan City in the handling of Community Organizations in the city of Medan by carrying out the functions of data collection, guidance and supervision of Ormas and carried out by the Sub Division of Community Organization. In particular, the supervision of Ormas is carried out by the Verification and Administration Team of the Medan City Ormas. Supervision by the Verification and Administration Team only covers Supervision of Ormas Registration, which is realized through evaluation of Ormas registration activities by monitoring Ormas registration and evaluating reports on Ormas Development activities. Implementation of Ormas Oversight Mechanism in Medan City. Supervision by the Government and/or Local Government should be carried out in a planned and systematic manner, both before and after a public complaint occurs. Supervision is carried out through monitoring and evaluation by an integrated team. What is meant by “monitoring and evaluation” is early detection, early warning and early prevention. Monitoring of Ormas in General must have been carried out in accordance with Permendagri Number 56 of 2017.