Analisis Bantuan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Utang-Piutang secara Damai oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (Studi pada LSM Strategi Kota Medan)

Abstract

Bantuan hukum terhadap penyelesaian sengketa utang-piutang secara damai oleh Lembaga Swadaya Masyarakat diperlukan sebagai upaya preventif dalam membantu masyarakat memecahkan permasalahan secara kekeluargaan tanpa harus membawa sengketa ke Pengadilan (Non-Litigasi). Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kedudukan hukum LSM dalam memberikan bantuan hukum pada sengketa utang-piutang dari para pihak? Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa utang-piutang secara damai oleh LSM?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, pertama penelitian kepustakaan (library research) dan kedua penelitian lapangan (field research). Penelitian ini menggunakan analisa data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, kedudukan hukum LSM dalam memberikan bantuan hukum pada sengketa utang-piutang dari para pihak adalah menyelesaikan perselisihan diluar Pengadilan karena bersifat tawar-menawar guna memperoleh jalan tengah yang saling menguntungkan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini telah diakui dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun prosedur penyelesaian sengketa utang-piutang secara damai oleh LSM adalah melalui proses Mediasi dengan memberikan saran serta pendapat bernilai positif kepada para pihak bersangkutan sehingga perselisihan mampu menemui titik tengah. Kesimpulan dari penelitian ini yakni bantuan hukum yang diberikan LSM dalam penyelesaian sengketa utang-piutang secara damai adalah menyelesaikan sengketa diluar Pengadilan (Non-Litigasi) dengan mengikuti prosedur yang diberikan oleh LSM. Legal assistance for the peaceful settlement of debt-receivable disputes by nongovernmental organizations is needed as a preventive effort to help people solve problems in a family manner without having to bring disputes to court (Non- Litigation). The problem in this research is what is the legal position of NGO in providing legal assistance in debt disputes from the parties? What is the procedure for peaceful settlement of debt-receivable disputes by NGO? The method used in this research is normative juridical research. The approach taken in this research uses descriptive analysis that leads to normative legal research. The data collection technique is carried out in two ways, firstly library research and secondly field research. This study uses qualitative data analysis. Based on the results of the research obtained, the legal position of NGO in providing legal assistance in debt-receivable disputes from the parties is to resolve disputes outside the court because of their nature of bargaining to obtain mutually beneficial middle ground. The settlement of disputes outside the court has been recognized in the laws and regulations in Indonesia. The procedure for peaceful settlement of debt-receivable disputes by NGO is through the Mediation process by providing suggestions and positive opinions to the parties concerned so that disputes are able to meet a midpoint. The conclusion of this research is that legal aid provided by NGO in the settlement of debt-receivable disputes amicably is to resolve disputes outside the court (non-litigation) by following the procedures provided by the NGO.