Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Di Smp Negeri 6 Kota Padangsidempuan

Abstract

Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 19 Tahun 2016 memberi instruksi agar Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan kepada anak-anak yang berusia 6 sampai 21 tahun dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), sebagai identitas untuk mendapatkan manfaat PIP. Program Indonesia Pintar melalui KIP adalah salah satu program nasional (tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional 2015-2019). Disekolah SMP Negeri 6 Padangsidempuan sendiri masih sekitar 20 orang siswa/i yang mendapat KIP sedangkan siswa yang tidak mampu masih banyak ditambah yang sudah tidak bersekolah di SMP Negeri 6 Padangsidempuan masih ada yang mendapat sejumlah uang dari KIP. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode wawancara terhadap informan. Dari hasil wawancara didapatkan hasil Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar di SMP Negeri 6 Padangsidempuan dari aspek komunikasi kebijakan, PIP dikomunikasikan pada event-event tertentu dengan mengundang kepala sekolah bukan pengelola PIP secara langsung, sekolah mengkomunikasikan PIP secara lisan ke peserta didik. Sekolah memberitahu syarat-syarat yang harus dikumpulkan untuk pengusulan, dari aspek struktur birokrasi pelayanan terkait dengan PIP pihak sekolah merekap data pengusulan PIP dan mengeluarkan PIP. Hakekatnya untuk mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan anak tidak mampu untuk lebih baik dalam sekolah. Presidential Instruction Number 7 of 2014 and Regulation of the Minister of Education Number 19 of 2016 provide instructions that the Smart Indonesia Card (KIP) be given to children aged 6 to 21 years from families of Prosperous Family Card (KKS) holders, as an identity to get PIP benefits. . The Smart Indonesia Program through KIP is one of the national programs (listed in the 2015-2019 National Mid-Term Development Plan). At SMP Negeri 6 Padangsidempuan alone, there are still around 20 students who receive KIP, while there are still many students who cannot afford it, plus those who are no longer in school at SMP Negeri 6 Padangsidempuan still receive some money from KIP. This research is a qualitative research with interviews with informants. From the interview results, it was found that the implementation of the Smart Indonesia Program (PIP) through the Smart Indonesia Card at SMP Negeri 6 Padangsidempuan from the aspect of policy communication, PIP was communicated at certain events by inviting principals who were not PIP managers directly, schools communicated PIP verbally to participants. educate. The school informs the requirements that must be collected for the proposal, from the aspect of the service bureaucracy structure related to the PIP, the school recaps the data on the PIP proposal and issues the PIP. It is essentially to reduce the dropout rate and increase poor children to do better in school.