Kekuatan Pembuktian Akta Otentik dalam Penyelesaian Sengketa Aset Yayasan (Studi Putusan Nomor 70/Pdt.G/2017/PN.Mdn)

Abstract

Karakteristik dalam akta pembuktian sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa aset yayasan dibuktikan dengan dibatalkannya akta No. 13 tertanggal 27 Oktober 2011. Menurut pendapat hakim, akta pendirian Yayasan Aceh Sepakat yang sesuai dengan Akta No. 25 tanggal 24 Agustus 2001 adalah sah dan berkekuatan hukum karena Para Tergugat mendaftarkan nama Yayasan yang sama dengan nama Yayasan yang telah terlebih dahulu didirikan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga kekuatan pembuktian akta otentik No. 13 tertanggal 27 Oktober 2011 tersebut dinyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Penyelesaian hukum yang mengikat oleh hakim dalam memutus dan membatalkan akta pada putusan nomor 70/Pdt.G/2017/PN.Mdn adalah akta pendirian Yayasan berdasarkan akta No. 13 tertanggal 27 Oktober 2011 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum maka Tergugat I yang mengusai aset-aset hak milik Yayasan yang didirikan sesuai akta No. 25 tanggal 24 Agustus 2001 adalah perbuatan melawan hukum, serta menyatakan para Tergugat harus menyerahkan asset yayasan Aceh Sepakat tersebut kepada Penggugat. Pertimbangan hakim tersebut dilakukan berdasarkan pada akta No. 25 tanggal 24 Agustus 2001 tersebut, belum pernah dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan, walaupun belum dilakukan penyesuaian berdasarkan Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004. Tindakan Tergugat I yang menguasai asset yayasan tersebut dinyatakan oleh hakim sebagai perbuatan melawan hukum. The strength of binding authentic deeds as evidence in dispute settlement of foundation assets is proven by the cancellation of deed No. 13 dated 27 October 2011. According to the judge's opinion, the deed of establishment of the Aceh Sepakat Foundation in accordance with Deed No. 25 dated 24 August 2001 is valid and legally binding because the Defendants registered the name of the same foundation as the name of the foundation which was previously established contrary to the provisions of the applicable law. So that the power of proof of authentic deed No. 13, dated 27 October 2011, was declared invalid or had no legal force. The judge's consideration in deciding and canceling the deed in decision number 70 / Pdt.G / 2017 / PN.Mdn is the deed of establishment of the Foundation based on deed No. 13 dated 27 October 2011 is illegal and has no legal force, so Defendant I controls the assets belonging to the foundation which was established in accordance with deed No. 25 dated 24 August 2001 was an act against the law, and stated that the Defendants had to hand over the Aceh Sepakat foundation assets to the Plaintiff. The judge's judgment was carried out based on deed No. 25 dated August 24, 2001, has never been dissolved based on a court decision, although no adjustments have been made based on the Law on Foundations Number 28 of 2004. Defendant I's act of controlling the assets of the foundation was declared by the judge to be illegal.