Aspek Hukum Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Penyelesaian Sengketa Jual Beli Gas di Sumatera Utara (Studi di KPPU Medan)

Abstract

KPPU merupakan lembaga independen yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan berhak menjatuhkan sanksi yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, kewenangan mengenai sengketa jual beli gas pada putusan No. 09/KPPU-L/2016 merupakan suatu fenomena hukum terhadap kewenangan lembaga yang terkait. Dalam putusan tersebut KPPU memberikan sanksi terhadap PT. Perusahaan Gas Negara senilai Rp. 9.923.848.407. (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Rupiah) dalam praktek monopoli yang dilakukan dengan hal penetapan harga gas industri di area Medan Sekitarnya dalam kurun waktu Agustus-November 2015. Metode penelitian yang digunakan pada pengerjaan skripsi ini adalah metode penelitian normatif dengan analisis data kualitatif. PT. Perusahaan Gas Negara diduga melakukan praktik monopoli perihal penentuan harga gas industri di area Medan Sekitarnya, yang pada dasarnya telah memenuhi unsur pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang terdapat didalamnya, hal tersebut dikarenakan PT. Perusahaan Gas Negara telah menguasai 75% pipa gas industri di area Medan Sekitarnya serta tidak adanya pesaing potensial dalam sektor tersebut, dalam hal ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki wewenang terhadap penyelesaian sengketa jual beli gas industry tersebut. Namun dalam hal praktik monopoli yang dilakukan oleh PT. Perusahaan Gas Negara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak mempertimbangkan pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tentang pengecualian objek. KPPU is an independent institution authorized to supervise business competition and has the right to impose sanction independent of the influence of the government and other parties, the authority regarding the gas sale and purchase disputes in decision no. 09/KPPU-L/2016 is a legal phenomenon against the authority of the relevant institutions. In the decision, the Business Competition Supervisory Commission imposed sanctions on PT. Perusahaan Gas Negara worth RP. 9,923,848,407. (Nine Billion Nine Hundred TwentyThree Million Eight Hundred Forty-Eight Thousand Four Hundred Seven Rupiah) in the monopolistic practice of fixing industrial gas prices in Medan and its surroundings in the period August-November 2015. The research method used in this thesis is a normative research method with qualitative data analysis. PT. Perusahaan Gas Negara is suspected of conducting a monopoly practice regarding the determination of industrial gas prices in the surrounding Medan area, which basically has complied with the elements of Article 17 of Law Number 5 of 1999 contained therein, this is because PT. Perusahaan Gas Negara has controlled 75% of industrial gas pipelines in the surrounding Medan area and there are no potential competitors in the sector, in this case the Business Competition Supervisory Commission has the authority to settle disputes over the sale and purchase of industrial gas. However, in terms of practices monopolisticcarried out by PT. Perusahaan Gas Negara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha did not consider Article 51 of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition regarding the exception of objects.