Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Di Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peraturan daerah Kota Medan No.3 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan di BPPRD Kota Medan. Peneliti menggunakan teori George C. Edward III mengenai implementasi yaitu (komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi). Jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif, data dikumpulkan berdasarkan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian yaitu staf subbag pajak bumi dan bangunan, dan masyarakat wajib pajak. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah Kota Medan No.3 Tahun 2011 pada sub bagian Pajak Bumi dan Bangunan BPPRD kota Medan sudah berjalan dengan baik dan para staf pegawai juga sudah menegakkan peraturan tersebut. namun yang menjadi kendala pada implementasi ini yaitu tingkat kesadaran masyarakat yang kurang untuk membayar pajak, serta penagihan dan komunikasi oleh petugas pajak yang kurang maksimal. This study aims to determine how the implementation of regional regulations in Medan City No. 3 of 2011 concerning Land and Building Tax in BPPRD Medan City. Researchers used the theory of George C. Edward III regarding implementation, namely (communication, resources, dispositions and bureaucratic structures). This type of research is qualitative research, data is collected based on data collection techniques, namely observation, interviews and documentation. The informants in the study were the staff of the land and building tax sub-section and the taxpayers' community. The results of the study show that the implementation of the Medan City regional regulation No.3 of 2011 in the sub-section of Land and Building Tax BPPRD Medan City has been going well and the staff employees have also enforced these regulations. However, the obstacles to this implementation are the level of public awareness that is not enough to pay taxes, as well as less than optimal billing and communication by tax officials.