Ketidakmampuan Membayar Akibat Sakit Stroke Sebagai Force Majeure Dalam Pemenuhan Perjanjian Utang-Piutang (Studi Kasus Putusan No.176/Pdt.G/2019/Pn.Mdn)

Abstract

Utang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik.Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak sengaja.Force Majeure atau keadaan memaksa (overmacht) adalah keadaan di mana debitur gagal menjalankan kewajibannya pada pihak kreditur dikarenakan kejadian yang berada di luar kuasa pihak yang bersangkutan. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana perkembangan force majeure dalam sistem hukum di Indonesia, 2) apakah sakit dapat dikategorikan sebagai force majeure dan 3) apa akibat hukum dari force majeur yang disebabkan keadaan sakit dalam pemenuhan hutang berdasarkan putusan nomor 176/Pdt.G/2019/Pn.Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat dikemukakan bahwa perkembangan force majeure dalam sistem hukum di Indonesia menggunakan terminologi keadaan paksa. Perkembangan ruang lingkup force majeure seperti peristiwa-peristiwa lain yang disebabkan oleh keadaan darurat, kebijakan pemerintah, dan kondisi teknis yang berada di luar kemampuan para pihak pun akhirnya dimasukkan sebagai peristiwa yang dapat menyebabkan terjadinya force majeure. Perkembangan akibat force majeure, perjanjian hanya dihentikan sementara sampai para pihak dapat terlepas dari peristiwa tersebut. Sakit dapat dikategorikan sebagai force majeure sebagaimana tertuang pada Pasal 1244 yang menyatakan keadaan tidak terduga. Keadaan tidak terduga tersebut termasuk didalamnya keadaan sakit stroke.Namun prestasi diberhentikan sementara sampai debitur sembuh dan dapat melaksanakan prestasi tersebut.Akibat hukum dari force majeure yang disebabkan keadaan sakit tidak diberlakukan selama sakit. Keadaan memaksa ini pula mengarahkan kepada teori penghapusan atau peniadaan kesalahan (afwesigheid van schuld), teori memberikan keringanan terhadap debitur untuk tidak bertanggungjawab terhadap suatu kewajiban yang seharusnya dilakukan, karena kesalahan tersebut bukan berasal dari debitur. Accounts receivable as an agreement creates reciprocal rights and obligations to creditors and debtors. Default or non-fulfillment of promises can occur either on purpose or accidentally. Force Majeure or overmacht is a condition in which the debtor fails to carry out his obligations to the creditor due to events that are beyond the control of the party concerned. The problems discussed in this study are how the development of force majeure in the legal system in Indonesia, whether illness and in detention institutions can be categorized as force majeure, what are the legal consequences of force majeure caused by illness in debt fulfillment based on decision number 176 / Pdt.G /2019/Pn.Mdn. The research method used is normative juridical research, data collection techniques by conducting library research and interviews. Based on the results of the research conducted, it can be stated that the development of force majeure in the legal system in Indonesia is the development of the terminology used after using the term forced state. Force majeure, developments in the scope of force majeure, other events caused by emergencies, government policies, and technical conditions that were beyond the ability of the parties were finally included as events that could cause a force majeure to occur. The development due to force majeure, the agreement is only temporarily suspended until the parties can be separated from the incident. Illness can be categorized as a force majeure as stipulated in Article 1244 which states unexpected circumstances. These unforeseen circumstances include a stroke. However, the achievement is temporarily suspended until the debtor recovers and can carry out the achievement. The legal consequences of force majeure due to illness are not enforced during illness. This compelling situation also leads to the theory of elimination or elimination of errors (afwesigheid van Schuld), the theory of providing relief to the debtor not to be responsible for an obligation that should have been done, because the error did not come from the debtor.