Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Badan Pengawas Obat dan Makanan Medan)

Abstract

Permasalahan yang diangkat dalam Penelitian ini ialah Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas peredaran produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya. Bagaimana pengaturan hukum di Indonesia terkait dengan Peredaran Kosmetik ilegal. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan masyarakat terhadap beredarnya produk kosmetik ilegal. Metode penelitian pada skripsi ini adalah : Library Research (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang-Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, media massa, jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam Penelitian ini terdapat data primer dan data sekunder. Field Research (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke Lapangan. Dalam hal ini, peneliti langsung melakukan penelitian ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dengan cara Wawancara. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran produk kosmetik ilegal adalah dengan cara melakukan pengawasan terus-menerus dan konsumen dapat mengadukan permasalahan yang dialaminya secara langsung atau membuat laporan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan agar dapat ditindak lanjuti secara hukum dan diberikan sanksi pidana maupun adminsitratif sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pengaturan hukum terkait dengan peredaran kosmetik di Indonesia diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan BPOM Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika, dll. Upaya Hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat yakni melalui Pengadilan (Litigasi) dan BPSK (Non-Litigasi). The problem raised in this study is how the legal protection of consumers for the circulation of illegal cosmetic products containing dangerous ingredients. How are the legal arrangements in Indonesia related to the circulation of illegal cosmetics. How legal efforts can be made by the community against the circulation of illegal cosmetic products. The research method in this thesis is: Library Research, which is research conducted based on reading sources, namely laws, books, scientific research, mass media, legal journals related to the material discussed in this thesis. In this study, there are primary data and secondary data. Field Research, namely by conducting direct research into the field. In this case, researchers directly conducted research at the Food and Drug Administration (BPOM) by means of interviews. The result of the research obtained is that the legal protection of consumers for the circulation of illegal cosmetic products is by conducting continuous monitoring and consumers can report their problems directly or make a report to the Food and Drug Supervisory Agency so that they can be followed up legally and given criminal and administrative sanctions. in accordance with the provisions of the applicable laws. Legal arrangements related to the distribution of cosmetics in Indonesia include Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 36 of 2009 concerning Health, BPOM Regulation Number 2 of 2020 concerning Supervision of Cosmetics Production and Distribution, etc. Legal efforts that can be taken by the community are through the Court (Litigation) and BPSK (Non-Litigation).