Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Modus Layering (Studi Putusan Nomor: 3411/Pid.Suss/2019/PN.Mdn)

Abstract

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dengan modus layering dalam studi putusan nomor: 3411/Pid.sus/2019/PN Mdn dan bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dengan modus layering berdasarkan putusan nomor: 3411/Pid.sus/2019/PN Mdn. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan dianalisis secara deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan dan wawancara hakim. Dari penelitian yang dilakukan penulis maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencucian uang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah terpenuhi unsur mampu bertanggungjawab, kesalahan, tidak adanya alasan pemaaf dan tidak adanya alasan pembenar. Bahwa terdakwa tubagus kusuma wardhana dalam perkara nomor :3411/Pid.sus/2019/PN Mdn terbukti secara sah melanggar dan memenuhi unsur-unsur pasal 5 jo pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. The problem in this study is how to regulate the legal regulation of money laundering in Indonesia, how is criminal responsibility for perpetrators of money laundering crimes with layering mode in the decision study number: 3411/Pid.sus/2019/PN Mdn and how is the consideration of the panel of judges in imposing criminal charges against perpetrators of money laundering crimes with layering mode based on decision number: 3411/Pid.sus/2019/PN Mdn. This research uses normative juridical method and analyzed by descriptive analysis. Data collection techniques are by conducting library research and interviewing judges. From the research conducted by the author, it can be concluded that the crime of money laundering is regulated in Law Number 8 of 2010 concerning the prevention and eradication of the crime of money laundering. That a person can be held criminally responsible if the elements of being able to take responsibility have been fulfilled, errors, no excuses for forgiveness and no justification. That the defendant Tubagus Kusuma Wardhana in case number: 3411/Pid.sus/2019/PN Mdn was proven to have legally violated and fulfilled the elements of Article 5 in conjunction with Article 10 of Law Number 8 of 2010 concerning the prevention and eradication of the crime of money laundering.