Kajian Hukum Pengelolaan Hibah Program Bantuan Corporate Social Responsibility Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017

Abstract

Pelaksanaan Corporate Social Responsibility yang selama ini telah dilaksanakan masih menyisakan permasalahan, seperti masih belum jelasnya kewajiban pelaksanaan CSR, terutama siapakah perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam yang merupakan perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui aturan hukum pengelolaan hibah program bantuan Corporate Social Responsibility. Pengelolaan hibah program bantuan Corporate Social Responsibility oleh Balai Pemasyarakatan Klas II Kutacane. Bentuk tanggung jawab Balai Pemasyarakatan Klas II Kutacane dalam mengelola hibah program bantuan Corporate Social Responsibility. Data dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data sekunder yang merupakan teori, definisi dan substansi dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan, serta data primer yang diperoleh dari wawancara, dan studi lapangan, kemudian dianalisis dengan undang-undang, teori dan pendapat pakar yang relevan, sehingga didapat kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh Aturan hukum pengelolaan hibah program bantuan Corporate Social Responsibility, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dan juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK .05/2017 Tentang Administrasi Pengelolaan Hibah. Pengelolaan hibah program bantuan Corporate Social Responsibility oleh Balai Pemasyarakatan Klas II Kutacane, pelaksanaan dana hibah program bantuan CSR oleh Balai Pemasyarakatan Klas II Kutacane mengklasifikasikan kegiatannya dalam kelompok yang meliputi Pembinaan Kemandirian Mengelas. Pembinaan Kemandirian Memasak. Pembinaan Kemandirian Komputer dan Sarana Pendukung Kegiatan. Bentuk tanggung jawab Balai Pemasyarakatan Klas II Kutacane dalam mengelola hibah program bantuan Corporate Social Responsibility, yaitu melakukan tata kelola manajemen penerimaan hibah untuk selanjutnya bantuan/barang hibah tersebut dapat dijadikan sebagai Barang Milik Negara (Inventaris Kantor) yang akhirnya bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan barang bantuan hibah tersebut, kemudian melaksanakan program CSR sesuai dengan ketentuan yang ada pada program hibah tersebut yaitu Pembinaan Kemandirian Mengelas. The implementation of Corporate Social Responsibility which so far has been carried out still leaves problems, such as the uncertainty of the implementation of CSR, which is still unclear, especially who is the company that runs its business activities related to natural resources, which are companies that do not manage and do not utilize natural resources. The purpose of this study is to know the legal rules for managing a Corporate Social Responsibility assistance program. Management of Corporate Social Responsibility assistance programs by Kutacane Class II Penitentiary. The form of responsibility for Kutacane Class II Penitentiary in managing the Corporate Social Responsibility assistance program. Based on the results of the study obtained legal rules for the management of Corporate Social Responsibility assistance programs, Government Regulation Number 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies, and also Regulation of the Financial Services Authority Number 51 / POJK.03 / 2017 concerning Implementation of Sustainable Finance for Service Institutions Finance, Issuers, and Public Companies. Regulation of the Minister of Finance Number 99 / PMK. 05/2017 Concerning Administration of Grant Management. The management of the Corporate Social Responsibility assistance program by the Kutacane Class II Penitentiary, the implementation of the CSR aid program by the Kutacane Class II Penitentiary classifies its activities into groups which include the Building of Self-Reliance. Fostering Cooking Independence. Development of Computer Independence and Supporting Facilities for Activities. The form of the responsibility of the Kutacane Class II Penitentiary in managing the Corporate Social Responsibility grant program, which is to manage the management of the receipt of grants for further assistance / items of the grant can be used as State Property (Office Inventory) which ultimately aims to avoid misuse of aid grants then, carry out the CSR program in accordance with the provisions of the grant program namely the Development of Self-Reliance.