Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Gampong (Studi Kasus pada Pemerintahan Kota Langsa Tahun 2017 s/d Tahun 2019)

Abstract

Undang-undang mengamanatkan kepada Bupati/Walikota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desadibantu oleh Inspektorat Kabupaten/Kota.Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019diketahui pengawasan Inspektorat Kota Langsa terhadap gampong masih sangat minim dan belum optimal, serta banyaknya pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan gampong di Kota Langsa. Penelitian ini dibatasi pada bagaimanaPeran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam pengawasan pengelolaan keuangan gampong di wilayah Kota LangsaTahun 2017 s/d Tahun 2019 serta faktor-faktor apayang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif-empiris dengan data penelitian Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran APIP Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 belum berjalan optimal dan masih bersifat parsial. Faktor- faktor yang mempengaruhi peran APIP tersebut diantaranya regulasi yang belum tersedia, SDM APIP yang tidak memadai, sarana dan fasilitas kantor yang tidak mendukung,dan rendahnya kepatuhan masyarakat serta pola pengawasan yang tidak efektif. Untuk itu direkomendasikan kepada Pemerintah Kota Langsa untuk menerbitkan regulasi yang dibutuhkan, dan mendorong Inspektorat untuk mengoptimalkan peran APIP dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan gampong di wilayah Kota Langsa. Law mandates the Regent / Mayor to provide guidance and supervision of villages is assisted by the Regency / City Inspectorate. Based on the results of the examination by the Supreme Audit Agency from 2017 to 2019 showed that the supervision of the Langsa City Inspectorate of the village was very minimal, and a lot of the number of complaints from the community on the management of the village finances. This study limited on how the role of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in the supervision of village financial management in the City of Langsa in 2017 to 2019 among what the factors influence it. The research method used is the normative-empirical legal research method, with the research file in 2017 to 2019. The results showed that the role of APIP was not running optimally and partially. Some of the factors that influence are there is no the role of APIP, APIP resources was minimal, office and facilities was minimal, community dicipline and the culture of supervision wasn’t effective. Based on it is recommended that the Langsa City Government needs to issue regulations about it, and support the Inspectorate to make the best of the role of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in the supervision of village financial management in the City of Langsa.