Optimalisasi Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

Abstract

Realisasi penerimaan Negara dari sisi perpajakan tidak pernah tercapai dari target yang ditetapkan, dan salah satu penyebabnya adalah banyak pengemplang pajak sehingga kegiatan penegakan hukum (law enforcement) khususnya tindak pidana di bidang perpajakan menjadi hal mutlak yang harus segera dioptimalkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan hubungannya dengan institusi penegak hukum lainnya dalam penyidikan tindak pidana perpajakan, kendala apa yang dihadapi oleh PPNS dalam penyidikan tindak pidana perpajakan di Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I, bagaimana upaya yang dilakukan PPNS untuk mengoptimalkan perannya dalam penyidikan tindak pidana perpajakan. Tesis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan sifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa salam melaksanakan wewenangnya, penyidik PPNS pajak di Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I berperan melakukan pemeriksaan dengan tahapan pemeriksaan bukti permulaan, permintaan penerbitan surat perintah penyidikan, pemanggilan tersangka dan saksi, permintaan keterangan ahli, penangkapan dan penahanan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan alat bukti. Kendala yang dihadapi adalah kendala peraturan hukum, kurangnya SDM penyidik, adanya intervensi terhadap proses penyidikan, serta sulitnya memperoleh alat bukti. Upaya yang dilakukan adalah melakukan revisi terhadap aturan hukum, meningkatkan SDM penyidik pajak, dan meningkatkan integritas penyidik. Pemerintah perlu merevisi aturan hukum dengan mengurangi ketergantungan penyidik PPNS pajak kepada instansi kepolisian. Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I perlu meningkatkan jumlah dan kualitas SDM yang bertugas sebagai penyidik PPNS pajak, serta perlu meningkatkan integritas penyidik pajak dengan memberikan bimbingan moral dan spiritual sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Realization of state revenue from the tax side has never been achieved from the target set, and one of the reasons is that there are many tax evaders so that law enforcement activities, especially criminal acts in the field of taxation, are imperative that must be optimized immediately. The formulation of the problem in this research is how the role of Civil Servant Investigators and their relationship with other law enforcement institutions in investigating tax crime, what obstacles are faced by PPNS in investigating tax crimes at the Regional Office of the DGT North Sumatra I, how are the efforts made by PPNS to optimize its role in the investigation of tax crime. This thesis uses a normative juridical research with a qualitative descriptive nature. The results of the research show that in exercising their authority, PPNS tax investigators at the Regional Office of the DGT North Sumatra I have a role in conducting investigations with preliminary evidence examination stages, requests for issuance of investigation orders, summoning suspects and witnesses, requests for expert information, arrest and detention of suspects, searches, and confiscation. evidence. The obstacles faced are legal regulatory constraints, lack of human resources for investigators, intervention in the investigation process, and difficulty in obtaining evidence. Efforts are being made to revise legal regulations, improve the human resources of tax investigators, and improve the integrity of investigators. The government needs to revise the rule of law by reducing the dependence of tax PPNS investigators on the police agency. The North Sumatra I DGT Regional Office needs to increase the number and quality of human resources serving as PPNS tax investigators, and it is necessary to improve the integrity of tax investigators by providing moral and spiritual guidance according to their respective beliefs.