Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Polsek Sunggal)

Abstract

Pencurian kendaraan bermotor dewasa ini mengalami pertumbuhan dan perkembangannya berciri rapi, mempunyai semacam birokrasi sendiri, resisten terhadap reaksi sosial dan mampu menebar jaringan kegiatan sedemikian rupa sehingga berjangkauan luas ditambah dengan suatu kualitas tinggi untuk menghindari upaya-upaya penegakan hukum melalui berbagai cara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Kepolisian dalam pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor dan bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan Polsek Sunggal untuk mengurangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah dengan melakukan analisis data dengan metode normatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundangundangan (hukum positif) dalam kaitannya dengan peran kepolisian dalam pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Sunggal Peran kepolisian dalam penegakan hukum secara jelas diatur dalam UU No. 2 tahun 2002 yaitu pasal 2, yang menyatakan bahwa “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”. Dan upaya penanggulangan yang dilakukan Polsek Sunggal untuk mengurangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah melalui pencegahan dan pemberantasan pencurian kendaraan bermotor dengan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menjaga kendaraan bermotor dan melakukan patroli ketempat yang rawan pencurian, Dalam strategi pencegahan kejahatan yang lebih bersifat teoritis praktis, maka beberapa ahli memutuskan untuk membagi pencegahan kejahatan ke dalam dua pendekatan yaitu tindakan preventif dan tindakan represif. Motor vehicle theft is currently experiencing growth and development with neat characteristics, has a kind of bureaucracy of its own, is resistant to social reactions and is able to spread a network of activities in such a way that it is wide-reaching coupled with a high quality to avoid law enforcement efforts through various means. The problem in this research is how the role of the police in disclosing cases of motor vehicle theft and how to overcome the efforts made by the Sunggal Police to reduce the crime of motor vehicle theft. In this study, the method used is to analyze data with a normative method, namely the research conducted aims to examine the application of statutory provisions (positive law) in relation to the role of the police in disclosing cases of theft with violence in the jurisdiction of the Sunggal Police. The role of the police in law enforcement is clearly regulated in Law no. 2 of 2002, namely article 2, which states that "The function of the police is one of the functions of government in the field of maintaining public security and order". And the countermeasures carried out by the Sunggal Police to reduce the crime of motor vehicle theft are through the prevention and eradication of motor vehicle theft by providing education to the public on guarding motorized vehicles and conducting patrols in places that are prone to theft. some experts decided to divide crime prevention into two approaches, namely preventive measures and repressive measures.