Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan No. 361/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan hukum pidana dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana penistaan agama dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman pada pelaku tindak pidana penistaan agama pada Putusan No. 3617/Pid.Sus/2018/PN.Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah library research yaitu metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana. Field research yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan melakukan wawancara dengan hakim dan berdasarkan contoh kasus yang dilihat dari Putusan No. 3617/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tentang tindak pidana penistaan agama. Hasil penelitian ini adalah kebijakan hukum pidana dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana penistaan agama dengan menggunakan kebijakan penal yaitu dengan menghukum pelaku tindak pidana Penistaan Agama yang telah melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pertanggungjawaban pelaku adalah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman pada pelaku tindak pidana penistaan agama pada Putusan No. 3617/Pid.Sus/2018/PN.Mdn. Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dan mencederai umat Islam, hal-hal yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berstatus mahasiswa aktif di USU Fakultas Pertanian Semester IX, Terdakwa sudah meminta maaf di akun Whatsapp dan juga meminta maaf saat proses persidangan. The research method used is library research. This method is by conducting research on various sources of written reading from scholars, namely theoretical books on law, legal magazines, legal journals as well as lecture materials and regulations on criminal acts. Field research that is by doing field in this case the author directly conducts a study at the Medan District Court by conducting interviews with judges and based on case examples seen from Decision No. 3617 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mdn concerning the blasphemy crime. The results of this study are criminal law policies in preventing and overcoming criminal acts of blasphemy by using a penal policy that is by punishing perpetrators of religious blasphemy that have violated Article 28 paragraph (2) Jo Article 45 A paragraph (2) of Law no. 19 of 2016 concerning Amendments to Law 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and the liability of perpetrators is one year imprisonment and a fine of Rp.10,000,000 (ten million rupiah) provided that the fine not paid, replaced with imprisonment for 1 (one) month. Judge's consideration in giving punishment to the offender for blasphemy in Decision No. 3617 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mdn. The Panel of Judges will consider incriminating circumstances The defendant's actions have caused unrest and injured Muslims, mitigating matters: Defendant has never been convicted, Defendant is polite in court, Defendant admits and regrets his actions, Defendant is an active student at USU Faculty of Agriculture Semester IX, The defendant has apologized in the Whatsapp account and also apologized during the trial process.