Peranan Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Kota Medan

Abstract

Sengketa pada pemilihan Legislatif tahun 2019 di kota Medan, merupakan sengketa proses yang terjadi antara peserta pemilu atau calon Legislatif terhadap penyelenggara pemilu atau KPU. Pada pendaftaran peserta calon Legislatif KPU menolak Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) karena keterlambatan dalam pendaftaran calon Legislatif. Terkait keputusan yang di keluarkan oleh KPU, peserta pemilu mengajukan sengketa permohonan kepada Bawaslu kota Medan untuk menindaklanjuti keputussan tersebut. Pada pengajuan sengketa permohonan ada beberapa hal yang harus dipenuhi diantaranya adalah: melengkapi identitas baik pemohon maupun termohon. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sengketa yang terjadi antara PKB dengan KPU, yang diselenggarakan oleh Bawaslu kota Medan dalam penyelesaian sengketa pada pemilihan Legislatif tahun 2019 di kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai analisis data. Sumber data dalam penelitian ini adalah ketua Bawaslu kota Medan dan divisi Penyelesaian Sengketa. Data dikumpulkan berdasarkan teknik pengumpulan data yaitu kepustakaan, observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi data. Peranan Bawaslu adalah melaksanakan mediasi dan sidang adjudikasi dengan megundang kedua belah pihak baik sebagai pemohon maupun sebagai termohon untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Setelah mediasi, sidang adjudikasi, dilaksanakan maka Bawaslu berhak memeriksa, mengkaji dan memutus selama dua belas hari (12) kerja. Keputusan yang diumumkan oleh Bawaslu adalah menolak peserta pemilu PKB sebagai calon Legislatif dan pernyataan tersebut merupakan keputusan akhir. The dispute in the 2019 legislative election in Medan is a process dispute that occurs between election participants or legislative candidates against the election organizer or KPU. In the registration of participants, the KPU legislative candidates rejected the PKB National Awakening Party due to delays in registering legislative candidates. Related to the decision issued by the participating KPU filed a request dispute to the Medan city Bawaslu to follow up on the decision. In filing a petition dispute, there are several things that must be fulfilled, including: completing the identity of both the applicant and the respondent. The purpose of this research is to find out the dispute that accurred between PKB and KPU which was held by the Medan city Bawaslu in resolving disputes in the 2019 legislative elections in Medan. This study uses qualitative methods as data analysis. The source of data in this research is the head of the Medan city Bawaslu and the dispute settlement division. Data were collected based on data collection techniques, namely literature, observation, interviews, documentation and data triangulation. Bawaslu’s role is to carr out mediation and adjudication hearings by inviting both parties as applicants and defendants to resolve the dispute. After the mediation, the adjudication trial is held, the Bawaslu has the right to inspect, study and decide for twelve (12) working days. The decision announced by the Bawaslu was to reject PKB election participants as legislative candidates and the statement was the final decision.