Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/16731
Title: Implementasi Qanun No 13 Tahun 2014 Tentang Badan Usaha Milik Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya
Other Titles: Implementation of Qanun No. 13 of 2014 concerning Gampong-Owned Enterprises in Southwest Aceh District
Authors: Arifandi, Aulia
metadata.dc.contributor.advisor: Jamillah
Saputra, Yusrizal Adi
Keywords: implementasi;qanun;bung;gampoeng
Issue Date: 21-Feb-2017
Publisher: Universitas Medan Area
Series/Report no.: NPM;128400246
Abstract: Peraturan Qanun No 13 tahun 2014 tetang Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), merupakan salah satu peraturan Qanun yang digunakan Pemerintah Daerah untuk mengelola dan mengatur tentang pembentukan, pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan. Dengan dasar ini maka peraturan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya No 13 tahun 2014 memiliki peranan penting dalam meningkatkan Pendapatan AsliDesa dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Dalam penelitian untuk mengerjakan skripsi ini penulis menemukan perumusan masalah Yakni bagaimana implementasi kebijakan Qanun No 13 tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Gampong di kabupaten Aceh Barat Daya, apa saja hambatan pemerintah dalam menerapkan Qanun No.13 Tahun 2014, dan apakah ada upaya pemerintah dalam menuntaskan permasalahan dan hambatan dalam mengimplementasikan Qanun No.13 Tahun 2014. Sifat penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis data kulitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang bedasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya dan data diperoleh dengan wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan dan narasumber. Implementasi Qanun No 13 tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Gampong dalam di Kabupaten Aceh Barat Daya sudah diterapkan dan sedang dalam proses perkembangan, sehingga dengan adanya upaya-upaya pemerintah dalam menuntaskan permasalahan dan hambatan dalam menerapkan BUMG maka akan memperoleh hasil yang baik, dikarenakan adanya pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan dari Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah sehingga memudahkan dalam menjalankan program-program dari BUMG.
Description: 65 Halaman
URI: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/16731
Appears in Collections:SP - Law of State Administration

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128400246 - Aulia Arifandi - Chapter IV.pdf
  Restricted Access
Chapter IV421.38 kBAdobe PDFView/Open Request a copy
128400246 - Aulia Arifandi - Fulltext.pdfCover, Abstract, Chapter I,II,III,Bibliography780.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.