Peranan Kejaksaan Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Riset di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)

Abstract

Negara Inonesia adalah negara hukum, maka hukum dijadikan pemerintah sebagai alat pengendali reformasi. Untuk kemajuan suatu negara perlulah atauran atau lembaga sebagai pondasi birokrasi. Kejaksaan sebagai pengacara negara dalam hal ini punya peran penting untuk mendukung perkembangan yang lebih maju, terlebih seperti sekarang ini bayaknya kejahatan kejahatan korupsi yang dapat mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar sehingga terjadilah perlambatan ekonomi Korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extra odinary crime) maka perlulah perhatian khusus, mulai dari sistem pengawasan, sosialisasi hingga penindakan hukum yang tegas. Berbagai upaya pemerintah saat ini dalam penanganan kasus korupsi melalui lembaga kepolisian, KPK dan Kejaksaan bekerja sama dalam mensukseskan tujuan negara bebas dari peyalahgunaan wewenang para pemangku jabatan pemerintahan. Namun bukan hal yang mudah melaksanakannya karena para koruptor adalah orang-orang yang pintar dilakukan oleh korporasi sehingga cenderung saling membantu atau tidak pun ikut membantu hingga meyulitkan penyidikan. Ketegasan dalam penegakan hukum perlu keseriusan bersama Kejaksaan sebagai pengacara negara sangat penting perananya dalam penanganan berbagai kasus, terlebih jaksa diberi kewenanan sebagai penyidik pada tindak pidana khusus seperti delik HAM dan korupsi Saat ini kejaksaan memuat Pembentukan Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) ada juga disebut SABERPUNGLI (Sapu Bersih Pungutan Liar) The State of Indonesia is a state of law, so the law is made by the government as a means of controlling the reform. For the advancement of a country it is necessary to have an institution or institution as a bureaucratic foundation. The attorney as a state lawyer in this case has an important role to support the development of more advanced, especially nowadays corrupt crime corruption that can lead to huge losses to the country so that there is an economic slowdown. Corruption is seen as an extraordinary crime (extra odinary crime), so special attention needs to be paid, ranging from supervisory system, socialization to strict law enforcement. Current government efforts in handling corruption cases through police agencies, the KPK and the Attorney General's Office are working together to succeed the goal of a free country from the abuse of the authorities of the government. But not an easy thing to do because the corruptors are people who are smart to do by the corporation so tend to help each other or not help to complicate the investigation. Firmness in law enforcement needs serious seriousness Attorney as a state lawyer is very important role in handling various cases, especially prosecutors are given the authority as investigator on special crime such as human rights and corruption delik. Currently the prosecutor's office includes the Formation of Guards and Security Guards of Government and Development (TP4) there is also called SABERPUNGLI (Clean Sweep Liar Draw)