Analisis Hukum Pertanggung Jawaban Pengurus Dalam Peneranpan Anggaran Dasar pada Koperasi Satuan Brimob Polda Sumatera Utara

Abstract

Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi dalam bidang kesejahteraan anggota termasuk dalam suatu kelembagaan/instansi pemerintah yaitu Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut, dimana anggota seharusnya mendapatkan kesejahteraan dalam perputaran koperesi tersebut namun tidak seperti yang diharapkan, anggota merasa dirugikan dengan kinerja dari pengurus koperasi hinggga berkurangnya rasa percaya anggota kepada pengurus diakibatkan permaslahan – permasalah yang muncul pada koperasi yaitu salah satunya tidak melaksanakan RAT dengan arti kata bahwa pengurus tidak melaksanakan RAT telah melanggar peraturan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD) Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut. Metode Penelitian yang dilakukan meliputi studi yuridis normatif yaitu menganalisis tugas dan tanggungjawab pengurus Koperasi dalam menjalankan tugasnya seperti yang diamanatkan peraturan dan perundang – undangan, penulis melakukan penelitian kepustakaan yang sesuai dengan masalah yang ada pada Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut ditambah dengan pengambilan data secara langsung, pelaksanan kegiatan kopersi sehari - hari karna penulis termasuk salah satu anggota Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut. Hasil dari penelitian ini adalah (1) mengetahui bahwa dalam menjalankan Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut pengurus belum memahami tentang tugas dan tanggung jawab yang dibebankan sesuai dengan peraturan dan perundangundangan salah satunya Anggaran Dasar Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut. (2) Terdapat penyalahgunaan tugas dan tanggungjawab yang dilakukan oleh pengurus yang mengabaikan aturan yang terdapat pada Anggaran Dasar (AD) Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut.(3) Dalam penyalahgunaan tugas dan tanggung jawab pengurus belum ada upaya yang dilakukan oleh para anggota koperasi yang seharusnya dapat dilakukan dapat segera mungkin dilakukan penyelasaianya sesuai aturan yang berlaku jadi seolah olah aturan tersebut diabaikan. Cooperative is one form of organization in the field of welfare of members included in an institutional / government agency that is Cooperative Unit Brimob Police of North Sumatera Region,where members should be prosperous in the circulation of the cooperative but not as expected, members are harmed by the performance of the cooperative management until the lack of trust of members to the management is caused by problems that arise in the cooperative, one of which does not carry out the Annual Members Meeting with the meaning that the management does not perform the Annual Members Meeting has violated the regulations as regulated in the Articles of Association on the Cooperative Unit of Brimob Police of North Sumatra Region. The method of research conducted include normative juridical study that is analyzing the duties and responsibilities of cooperative management in carrying out their duties as mandated by regulations and legislation,The authors conducted a library research in accordance with the existing problems in the cooperative unit of Brimob Police of North Sumatra Region added with the data collection directly and participate in Annual Members Meeting,and the implementation of cooperative activities daily, because the author is one member of the cooperative unit of Brimob Police of North Sumatra Region. The results of this research are (1) to know that in running the Cooperative Unit of Brimob Police of North Sumatra Region, the management has not understood about the duties and responsibilities charged in accordance with the regulations and legislation, one of them is the Articles of Association on theCoorperativeUnit of Birmob Police of North Sumatra Region.(2) there is a misuse of duties and responsibilities performed by the management that ignores the rules contained in the Articles of Association onthe Cooperative Unit of Brimob Police of North Sumatra Region.(3) in the misuse of the duties and responsibilities of the management, no effort has been made by the cooperative members, which should be possible to resolve immediately according to the prevailing rules, so as if the rules were ignored.