Analisis Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Peramban Kawasan Hutan (Studi Putusan Nomor 3684/Pid.Sus/2015/PN.Mdn)

Abstract

Hutan sebagai salah satu penentu penyangga kehidupan dan sumber kesejahteraan rakyat, semakin menurun keadaannya, oleh sebab itu eksistensinya harus dijaga secara terus-menerus, agar tetap abadi, dan ditangani dengan budi pekerti yang luhur, berkeadilan, berwibawa, transparan, dan profesional serta bertanggungjawab.Penelitian ini bertujuanUntuk mengkaji pengaturan hukum tentang kehutanan.Untuk mengkaji analisis pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 3684/Pid.Sus/2015/PN-Mdn dan untuk mengkaji hambatan yuridis hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 3684/Pid.Sus/2015/PN-Mdn. Adapun permasalahan dalam tesis ini adalah Bagaimana pengaturan hukum pidana tentang tindak pidana kehutanan?, Bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 3684/Pid.Sus/2015/PN-Mdn?, Bagaimana hambatan yuridis hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 3684/Pid.Sus/2015/PN-Mdn? Adapun tujuan dan manfaat tesis ini adalah Untuk mengkaji pengaturan hukum tentang kehutanan. Untuk mengkaji analisis pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 3684/Pid.Sus/2015/PN-Mdn.Untuk mengkaji hambatan yuridis hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 3684/Pid.Sus/2015/PN-Mdn. Sedangkan manfaatnya adalah Secara teoritis, diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan ilmu hukum terutama dibidang tindak pidana perambahan hutan.Secara praktis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi Pengadilan, Kepolisian, Akademisi dan kepada masyarakat secara luas. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya adalah suatu analisis data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dikemukakan berdasarkan judul yang dipilih yakniAnalisis Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perambahan Kawasan Hutan (Studi Putusan Nomor 3684/Pid.Sus/2015/PN-Mdn). Dilihat dari pendekatannya penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pengaturan hukum pidana tentang tindak pidana kehutanan diatur di dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.Analisis pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 3684/Pid.Sus/2015/PN-Mdn)yang menyatakan terdakwa Aswin Syahfitri Als Aswin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin Menteri. Hambatan yuridis secara internal dalam menjatuhkan putusan tindak pidana perambahan kawasan hutan di Pengadilan Negeri Medan adalah bahwa tidak ada hambatan secara internal. Majelis Hakim dalam pertimbangan terhadap perkara tindak pidana kehutanan perlu mengenakan pidana yang juga mengacu bukan hanya undang-undang kehutanan saja, tetapi perlu juga memasukkan pidana dalam undang-undang lingkungan hidup dan juga undang-undang perkebunan. Forests as one of the determinants of the life and the welfare of the people, the state of existence is declining, so its existence must be maintained constantly, to remain immortal, and to be handled with noble character, fair, authoritative, transparent and professional and responsible. This study aims To examine the legal arrangements on forestry. To examine the judge's judgment analysis of Decision Number 3684 / Pid.Sus / 2015 / PN-Mdn and to examine judicial juridical constraints in the judgment of Decision Number 3684 / Pid.Sus / 2015 / PNMdn. The problem in this thesis is How is the regulation of criminal law about forest crime ?, How to analyze judge consideration to Decision Number 3684 / Pid.Sus / 2015 / PN-Mdn ?, How juridical barrier of judge in dropping Decision Number 3684 / Pid.Sus / 2015 / PN-Mdn? The purpose and benefits of this thesis is To examine the legal arrangements on forestry. To review the judge's judgment analysis of Decision Number 3684 / Pid.Sus / 2015 / PN-Mdn. To examine judicial juridical obstacles in the impeachment of Decision Number 3684 / Pid.Sus / 2015 / PN-Mdn. While the benefits are Theoretically, is expected to add khasanah science of law science especially in the field of forest encroachment. Practically, the benefits of this research are expected to be a contribution to the Courts, Police, Academics and to the public at large. This research is analytical descriptive, that is a data analysis based on general law theory applied to explain about a set of data relating to the problems that have been proposed based on the selected title of the Legal Analysis Against the Crime of Forest Cultivation Enhancement (Study of Decision Number 3684 / Pid.Sus / 2015 / PN-Mdn). Judging from the approach of this research using normative juridical approach. The regulation of criminal law on forestry crime is regulated in Law Number 18 Year 2013 on Prevention and Eradication of Forest Destruction. Analysis of judges' consideration of Decision No. 3684 / Pid.Sus / 2015 / PN-Mdn) stating that the defendant Aswin Syahfitri Als Aswin has been proven legally and convincingly guilty of committing a criminal act "Individual who intentionally engages in plantation activities without the Minister's permission. The internal juridical barrier in deciding the crime of encroachment of forest areas in the Medan District Court is that there are no internal barriers. The Panel of Judges in consideration of the criminal case of forestry should use a criminal code which also refers not only to forestry law but also to include criminal sanction in environmental law as well as plantation law.