Proses Penyidikan oleh Polisi Militer Terhadap Anggota TNI AD Terkait Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Detasemen Polisi Militer (DENPOM) 1/5 Medan)

Abstract

Anggota militer adalah salah satu institusi Negara yang berkewenangan menjaga kesatuan dan kedaulatan Negara kesatuan Indonesia. di dalam jati diri seorang anggota militer di tanamkan untuk berjiwa nasionalis, sedangkan militer sendiri pada dasarnya adalah masyarakat biasa yang di didik dalam kesatuan memiliteran dan di doktrin sesuai dengan tugas pokok tentara nasional Indonesia. Ada pun anggota militer yang menggunakan narkotika sangat memalukan dan mencemarkan nama baik kesatuan militer dan instansi kemiliteran dan penegakan yang di lakukan terhadap anggota militer yang melakukan tindakan pidana narkotika harus dip roses sesuai dengan undang undang kemiliteran karena militer telah di atur secara khusus dan di pisah kan dalam pidana umum dalam proses penegakan hokum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkotika. Metode yang di gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode penelitian hokum sosiologi dan empris yaitu penelitian dengan mengambil data sekunder atau data yang berasal dari kepustakaan (dokumen ) untuk kemudian di lanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap suatu masyarakat di suatu tempat tertentu berdasarkan masa dan waktu tetentu pula. Pengaturan hokum di Indonesia mengambil asas tentang semua harus tunduk di hadapan hokum. Dengan adanya asas ini maka setiap siapa aja yang melakukan tindak pidana baik di aparat kepolisian dan militer harus diproses sesuai hukum yang berlaku mengenai tindak pidananya. Pidana narkotika sendiri telah di atur dalam undang undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika. di dalam militer sendiri telah di atur di dalam undang undang no 31 tahun 1997 tentang peradilan militer dan di lengkapi dengan kitab undang undang hokum pidana militer sendiri. Dengan adanya undang undang yang mengatur penegakan hokum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkotika ini memberikan efek jera terhadap pelakunya dan memberikan contoh yang baik kepada kalangan masyarakat. Members of the military are one of the state institutions with the authority to maintain the unity and sovereignty of the unitary state of Indonesia. In the identity of a member of the military is instilled to have a nationalist spirit, while the military itself is basically an ordinary people who are educated in a military unit and in doctrine according to the main tasks of the Indonesian national army. There are also members of the military who use narcotics, which is very embarrassing and defame the military units and military agencies and the enforcement carried out against members of the military who commit narcotics crimes must be processed in accordance with military law because the military has been specifically regulated and separated. in general crimes in the process of law enforcement against members of the military who commit narcotics crimes. The method used in this thesis research is a sociological and empirical legal research method, namely research by taking secondary data or data originating from the literature (documents) and then continuing with research on primary data in the field or on a community in a certain place based on certain time and place. Legal arrangements in Indonesia are based on the principle that all must submit before the law. With this principle in place, anyone who commits a crime, both in the police and the military, must be processed according to the applicable law regarding his crime. Narcotics crime itself has been regulated in Law No. 35 of 2009 concerning narcotics. within the military itself has been regulated in Law No. 31 of 1997 concerning military justice and is equipped with its own military criminal law code. The existence of a law that regulates law enforcement against military members who commit narcotics crimes provides a deterrent effect on the perpetrators and provides a good example to the community.